Wali Kota Ternate Respon Positif Tangani Anak Putus Sekolah
TERNATE (12 Mei) : Laporan data ratusan anak putus sekolah di Kota Ternate, Maluku Utara, akhirnya sampai ke Wali Kota M. Tauhid Soleman. Data tersebut diterima langsung dari Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (10/5).
“Hal ini sudah kami sampaikan ke Wali Kota Ternate bersamaan dengan kepedulian dari jajaran Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara. Wali Kota langsung merespon positif dan menyetujui usulan alokasi anggaran untuk penanganan khusus mengatasi anak putus sekolah di Kota Ternate sesuai data yang dikantongi,” kata Nurlaela, Rabu (11/5).
Nurlaela mengatakan, sebagai tanggapan positif Wali kota juga membahas proses penanganan masalah dengan beberapa pendekatan sesuai variasi kasus anak putus sekolah. Misalkan, jika usia putus sekolah pada jenjang SD, SMP atau SMA masih belum terlalu jauh jaraknya dengan waktu sekolah anak, maka akan dikembalikan ke sekolah asal melalui regulasi Peraturan Wali Kota Ternate.
Sedangkan apabila jarak putus sekolah sudah terlampau jauh dari usia anak, maka pemerintah kota akan mencari alternatif model ujian paket ijazah, dan menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ternate atau Provinsi Maluku Utara untuk pemenuhan pendidikan vokasi atau keahlian anak.
“Seperti keahlian bidang tata boga, elektronik, servis AC, desain grafis, servis HP dan lainnya sesuai peminatan anak. Akan dibuatkan paket pelatihan khusus, bahkan Wali Kota sampai akan memberikan peluang kerja untuk keberlanjutan masa depan anak-anak ini,” kata Nurlaela.
Nurlaela menambahkan Wali Kota juga meminta kepadanya sebagai keterwakilan Fraksi NasDem untuk terus ikut mengawal anggaran pendidikan anak putus sekolah di parlemen agar bisa segera bisa terealisasi. Bahkan, karena bersifat urgen bila perlu anggarannya mendahului perubahan.
Hingga saat ini Nurlaela menambahkan, sesuai hasil pendataan terbaru melalui layanan WhatsApp, jumlah anak putus sekolah di Kota Ternate terus bertambah hingga berkisar 150 anak yang tersebar hampir merata di seluruh kecamatan baik tengah, utara, selatan, pulau dan batang dua.
“Ada juga anak tidak sekolah (ATS) kategori anak penyandang disabilitas berkisar 10 anak yang juga harus mendapat perhatian serius,” demikian tutup Nurlaela.
(WH)
