Fraksi NasDem DPR Nilai KEM-PPKF 2023 Disusun secara Cermat
JAKARTA (24 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2023 telah disusun secara cermat.
KEM-PPKF tahun 2023 dengan tema ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’ disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani di dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).
“Setelah dua tahun menerapkan kebijakan ekspansif, pada tahun 2023, APBN diarahkan untuk melakukan konsolidasi fiskal dengan tujuan menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro saat membacakan pandangan Fraksi Partai NasDem DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI itu.
Meski demikian, kata Fauzi, Fraksi Partai NasDem memberikan beberapa catatan. Di antaranya, dalam kerangka ekonomi makro, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,9% dinilai terlalu optimistis. Anggapan tersebut didasarkan pada trend perlambatan pertumbuhan pada dua negara mitra dagang utama Indonesia yaitu Cina dan Amerika Serikat.
“Pada tahun 2021 ekspor Indonesia ke Cina mencapai US$3,51 miliar atau 19,25 persen dari total ekspor, sementara impor dari Cina ke Indonesia mencapai US$5,85 miliar dolar AS atau 36,55 persen dari total impor. Di sisi lain, pada tahun yang sama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar US$2,6 miliar dan impor Indonesia dari AS sebesar US$944,8 juta,” kata Fauzi.
Perlambatan ekonomi tersebut, tambah Fauzi, menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia mengingat besarnya nilai transaksi ekonomi dari kedua negara.
Lebih lanjut, dalam penetapan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$80-US$100 per barel, Fraksi Partai NasDem menilai hal tersebut perlu dikaji kembali. Sebab, menurut prediksi JP Morgan harga minyak menyentuh US$125 per barel pada 2022 dan berpotensi menjadi US$150 per barel pada tahun 2023.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem mempertanyakan mitigasi resiko yang akan diambil oleh pemerintah mengingat besarnya porsi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN,” kata Fauzi Amro lagi.
Selain itu, seiring dengan menurunnya pandemi Covid-19, Fraksi Partai NasDem mengimbau pemerintah untuk secepatnya melakukan normalisasi lapangan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai fokus kebijakan ekonomi pembangunan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian extra pada beberapa indikator kesejahteraan.
Indikator tersebut, tambah Fauzi, adalah tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 yang diharapkan dapat menyamai tingkat pengangguran terbuka seperti pada masa sebelum pandemi yakni sebesar 5,28%. Kemudian, pentingnya upaya peningkatan kurasi basis data penerima dana perlindungan sosial (Perlinsos) yang selama ini masih sering menemui permasalahan seperti kurang akuratnya basis data sasaran.
Terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal, Fauzi mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal dari sisi pendapatan telah on the track.
“Target belanja pemerintah sebesar Rp2.795 triliun sampai Rp2.993,4 triliun dianggap cukup realistis mengingat ruang fiskal kita yang cukup terbatas,” tutup Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu.
(dpr.go.id/*)
