NasDem Dorong Perbankan Dukung Pengembangan EBT
JAKARTA (30 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyoroti kebijakan perbankan nasional yang masih mengucurkan kredit untuk perusahaan tambang batu bara. Hal itu tidak sejalan dengan pemerintah yang sedang memacu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Rudi menerima kabar bahwa salah satu bank BUMN mengucurkan pinjaman dengan nilai agunan tidak sepadan dengan pinjaman yang diberikan, senilai Rp89 triliun.
“Mestinya perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dengan atau tanpa agunan, karena itu sudah diatur dengan jelas dalam aturan internal bank,” kata Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/5).
Legislator NasDem itu mengatakan, bank sebagai pemberi pinjaman tetap harus mengukur kelayakan kredit calon debitur dengan prinsip 6C, yakni Character (watak), Capacity/Cashflow (kapasitas), Capital (modal), Conditions (kondisi), Collateral (agunan) dan Constraint (hambatan).
“Bahwa agunan itu sangat penting sebagai second way-out jika debitur melakukan wanprestasi. Dan secara psikologis menjadi pengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kreditnya,” terang Rudi.
Terkait potensi adanya penyalahgunaan wewenang, Rudi menjelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan wewenang atau aturan, maka hal itu bisa dikenakan beberapa pasal baik aturan perbankan, OJK maupun aturan lainnya.
Selain itu, apabila terjadi kredit macet yang merugikan keuangan negara, maka sudah tersedia perangkat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikannya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) tersebut mendorong perbankan di Indonesia untuk turut mendukung pengembangan EBT.
“Saya sangat mendukung semangat penggunaan energi baru dan terbarukan. Seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan sepanjang masa karena melihat jumlahnya yang melimpah,” tegas Rudi.
Namun demikian, sambung Rudi, hal itu harus mendapatkan perhatian serius, terkait dengan masalah lingkungan, sehingga semangat pengembangan EBT juga harus melihat dampak jangka panjangnya.
“Untuk itu, harus tetap selektif supaya tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup dan hal lainnya,” pungkasnya.
(RO/*)
