NasDem Sayangkan Sejumlah Program Kemendikbud Hilang di APBN 2023
JAKARTA (3 Juni): Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru bersyukur atas peningkatan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) pada APBN 2023. Anggaran Kemendikbud Ristek pada 2023 sebesar Rp80,157 triliun, sedangkan pada 2022 senilai Rp73,082 triliun.
Legislator NasDem ini berpendapat, meskipun mengalami kenaikan, jumlah tersebut belum cukup untuk sejumlah program. Seperti untuk program peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi. Ratih pun mendorong Kemendikbud-Ristek memperjuangkan penambahan anggaran.
“Saya rasa beberapa kegiatan yang merupakan terusan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang apabila setelah dievaluasi, program tersebut menghasilkan kinerja yang baik, maka tidak ada salahnya program-program tersebut tetap diperjuangkan untuk mendapat penambahan anggaran,” kata Ratih saat Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim beserta jajaran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
Untuk itu, Ratih meminta Kemendikbud-Ristek untuk membuat kebutuhan anggaran yang disandingkan dengan hasil evaluasi ataupun kinerja kegiatan program, serta argumentasi yang konkret. Sehingga, perlu adanya penambahan kuantitas dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Barat tersebut menyayangkan sejumlah program dari Kemendikbud-Ristek yang tidak ada lagi pada APBN 2023. Seperti bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan beasiswa unggulan. Menurutnya, jika program pendidikan tersebut tidak ada lagi, itu akan berdampak pada masyarakat.
“Di daerah pemilihan, setiap kita kunjungan ke kampus, itulah yang ditanyakan. Apalagi mereka yang ditengah-tengah semester, sebenarnya juga tetap membutuhkan bantuan UKT, juga tentang beasiswa unggulan. Sayang kalau ini tidak dilanjutkan. Karena sebenarnya di lapangan sangat dibutuhkan bantuan tersebut,” imbuhnya.
Di sisi lain, salah satu angka penyumbang kekurangan pagu terbesar senilai kurang lebih sekitar Rp1 triliun juga ada di kegiatan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Penggerak. Dengan berevolusinya sistem pendidikan saat ini, program kegiatan GTK itu sangat diperlukan. (dpr.go.id/*)
