Indonesia Harus Disiapkan Jadi Negara Produsen Pangan

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (9 Juni): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania mengatakan, Indonesia harus berperan menghadapi masalah ekonomi dan pangan dunia. Indonesia harus melihat ini bukan hanya sebagai tantangan, namun sekaligus sebagai peluang.

“Kita harus siapkan Indonesia menjadi negara produsen pangan. Karena kita punya modal besar, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) kita tidak kalah ketika didukung kebijakan yang menunjang itu,” kata Yessy saat FGD dalam rangka Pra-Rakernas Partai NasDem, dengan tema ‘Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia’, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Menurut Yessy, penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan kewajiban negara. Pangan merupakan kebutuhan primer warga negara yang harus dipenuhi.

“Kita memahami, pangan adalah kebutuhan primer global saat ini. Di balik itu kita menghadapi tantangan besar. Indonesia ada dalam zona ancaman akan menghadapi krisis pangan akibat gejolak geopolitik dunia,” tandasnya.

Ia mengatakan, ekonomi dunia sangat terdampak dinamika perang dagang Amerika-China, pandemi Covid-19, hingga perang Rusia-Ukraina.

“Belum selesai dengan Covid-19, ancaman berikutnya invasi Rusia ke Ukraina. Ketergantungan gandum sebagai salah satu bahan makanan kita, diprediksi harga gandum akan naik 40 persen. Secara global Rusia dan Ukraina mendominasi ekspor gandum hampir 30 persen. Ini ancaman besar bagi kita,” tambah Legislator NasDem itu.

Selain itu, kata Yessy, perang Rusia-Ukraina juga berdampak besar bagi sektor pertanian dan perkebunan. Rusia merupakan produsen kalium, nitrogen, dan fosfat yang merupakan bahan baku pupuk.

“Belum selesai rasanya permasalahan pupuk sebelum perang Rusia-Ukraina, pupuk subsidi langka ditemukan di pasar, tapi kemudian pupuk nonsubsidi di pasar harganya melejit. Apalagi saya berasal dari daerah perkebunan sawit,” ujarnya.

Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) tersebut mendorong agar program pemerintah yang berkaitan dengan pangan terus digenjot.

“Program Food Estate memang masih banyak prokontra. Namun kami meyakini Food Estate ini adalah bentuk respon pemerintah terhadap reaksi global yang tidak bisa kita hindari,” pungkasnya.

(Dis/*)