NasDem Dorong Kemensos Perbaiki Data PKH dan DTKS
JAKARTA (9 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan perbaikan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Lisda, perbaikan data tersebut merupakan hal yang penting, namun tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sehingga, kejadian penerima bantuan sosial (Bansos) yang kerap salah sasaran dapat diminimalisasi.
“Data yang dikeluarkan, yang kami temukan belakangan ini ternyata mereka (masyarakat) itu adalah orang-orang yang sebenarnya masih layak mendapatkan bantuan. Sehingga pengumpulan data ini harus jeli dan jangan terburu-buru. Dalam artian lebih baik kita menguatkan pada graduasi, pada pemberdayaannya,” kata Lisda saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Tri Rismaharani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).
Dalam rapat tersebut, Lisda juga mengemukakan beberapa permasalahan sosial yang ia temukan. Di antaranya bantuan kepada orang tua yang sudah tidak diurus atau tidak memiliki sanak saudara atau keluarga. Menurut Lisda, akan lebih baik jika menyediakan panti bagi para lansia tersebut, daripada memberikan bantuan berupa perbaikan rumah.
“Kalau dengan adanya panti di suatu tempat, mereka (sesama lansia) bisa bersama-sama. Mereka bisa berkegiatan, kemudian banyak hal baik yang bisa dilakukan orang-orang tua kalau ada di panti. Daripada mereka tinggal di rumah sendiri, walaupun rumahnya sudah bagus,” ungkapnya.
Legislator NasDem itu menyarankan kepada Kemensos agar program pemberdayaan difokuskan pada mereka yang masih berusia produktif.
Lisda juga mendorong Kemensos membuat target waktu yang jelas untuk mencapai penghapusan kemiskinan, sehingga pelaksanaan program tidak terburu-buru dan terukur.
“Berapa orang yang bisa kita keluarkan dari data kemiskinan ini. Sehingga, bisa betul-betul terukur dan orang-orang yang nantinya sudah keluar dari kemiskinan itu memang betul-betul orang-orang yang sudah siap. Artinya kita tidak paksakan harus sekarang keluar dari data,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) tersebut.
(dpr.go.id/*)
