Negara Wajib Kontrol Seluruh Ekosistem Pangan
JAKARTA (29 Juni): Kekhawatiran atas ancaman krisis pangan menjadi alarm bagi manajemen pangan di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengusulkan dua langkah yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder pangan nasional.
Pertama, kata Subardi, negara wajib mengontrol seluruh ekosistem pangan, mulai dari aspek fisik, seperti rantai pasokan, penawaran dan permintaan, maupun pemerataan harga. Kedua, peningkatan kapasitas produksi, termasuk perbaikan jaringan distribusi pangan hingga manajemen stok.
“Bagi saya dua faktor itu akan menguji soliditas ekosistem pangan nasional,” kata Legislator NasDem itu saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6).
Secara khusus, Subardi mendorong kemampuan Holding BUMN Pangan atau ID Food untuk merancang sistem logistik nasional yang kuat.
“Ini momentum agar ID Food yang diluncurkan pada Januari 2022 menjadi penopang sistem logistik nasional. Kita juga punya Bulog yang performanya semakin bagus. Artinya secara kelembagaan kita sudah siap,” tambah Legislator NasDem dari Dapil DIY itu.
Dengan kelembagaan pangan yang beragam, kata Subardi, negara wajib menjamin ketahanan pangan dari segala bentuk tantangan geopolitik dunia. Pemerintah juga dituntut mampu memperbaiki tata kelola pangan dimulai dari tiap lembaga.
“Bulog, PTPN (PT Perkebunan Nusantara), dan RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) itu kan mitra Komisi VI DPR. Kami selalu mendorong mitra di bidang pangan agar semakin produktif. Ada evaluasi dan inovasi secara berkala,” kata Subardi.
Ancaman krisis global dipengaruhi dampak perang yang merusak rantai pasok pangan. Faktor lainnya adalah perubahan iklim sehingga banyak negara produsen pangan mengalami penurunan produksi.
Menurut Subardi, memperkuat sistem logistik nasional akan membantu stabilitas pasokan pangan dalam negeri. Namun, hal ini butuh dukungan dari semua pihak termasuk kepala daerah.
“Ini bukan hanya PR Pemerintah Pusat. Kepala daerah harus satu visi. Perkuat komoditas unggulan di daerah masing-masing. Juga yang penting adalah nasib petani kita agar lebih sejahtera,” tukasnya.
Sebelumnya, dalam forum KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, yang berlangsung di Elmau, Jerman, Senin (27/6), Presiden Joko Widodo menyerukan negara anggota G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi ancaman krisis pangan global.
“Sebanyak 323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk atasi krisis pangan ini,” tegas Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi Presiden RI, Selasa (28/6).
(RO/NK/*)
