Legislator NasDem Jaring Aspirasi Pekerja Seni Sulteng
PALU (3 Juli): Anggota Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Yahdi Basma, mengisi masa resesnya dengan menyerap aspirasi dari para pekerja seni yang tergabung dalam Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) di The Band Saw Fishing & Resto Jalan Towua, Kota Palu, Sabtu (2/7).
Reses yang berlangsung selama 3 jam itu membicarakan tentang kebutuhan para seniman, khususnya yang bergerak di bidang musik, mulai dari sarana prasarana yang belum mencukupi di kota Palu, sampai Hak Kekayaan Intelektual para seniman.
“Secara administratif bisa saja iya, sehingga kreativitas atau pelaku seni kita tidak simetris bagi dirinya maupun kelompoknya,” kata Anggota Komisi 2 DPRD Sulteng itu.
Lebih jauh Yahdi meneguhkan komitmennya untuk membawa hasil Musyawarah PAPPRI untuk dibahas bersama dengan anggota DPRD Provinsi yang lain. Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sulteng itu juga berharap PAPPRI dapat menjadi tempat bernaung bagi industri-industri Musik di Sulawesi Tengah, Khususnya Kota Palu.
“Kita berharap PAPPRI menjadi titik awal yang baik bagi cita-cita PAPPRI yang mulia ini yang sedang mempersiapkan legacy yang luhur bagi kepentingan daerah kita sendiri,” kata Yahdi, sembari menegaskan, bahwa dirinya akan produksi ulang sekitar 500 karya Hasan Bahasyuan.
Sementara itu Ketua PAPPRI, Umariadi Tangkilisan, menyampaikan sejumlah poin penting hasil Musyawarah PAPPRI, beberapa waktu lalu. Diantaranya adalah dilaksanakan pertemuan rutin bersama stakeholder pelaku industri musik di sulteng.
“Kedua perlu memetakan ekosistem industri musik melalui riset atau metode lainnya dan Ketiga perlu menginventarisasi semua permasalahan guna mendorong regulasi seperti Perda, Pergub dan lainnya,” kata dia.
Umariadi menambahkan, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi aksi unjuk diri. Lebih dari itu, untuk mempertegas peran pekerja seni untuk menumbuhkan bidang-bidang kreatif di Sulawesi Tengah.
“Mari kita saling membantu. Terkhusus anggota DPRD, membantu regulasi ataupun rekomendasi untuk musikal di Sulawesi tengah tetap hidup” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir perwakilan dari beberapa lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Diantaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Sulteng, Max Wambrauw, Dinas Pariwisata Sulteng, Max Baginda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Dr. Rahmat Ansyari, M.Pd. (WH)
