Rudi Bangun Soroti Kinerja BUMN yang Rugi
BANDA ACEH (11 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyoroti kinerja sejumlah perusahaan BUMN. Di antaranya PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang terus merugi, padahal luas lahan sawitnya mencapai 23.000 hektare.
Menurut Rudi, ada kesalahan dalam sistem manajemen perusahaan pelat merah itu. Oleh karena itu, Rudi meminta pihak PTPN I untuk mencari tahu penyebab kerugiannya, apalagi di tengah harga tandan buah segar (TBS) yang kembali menggeliat.
Hal tersebut dikemukakan Rudi seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR dengan jajaran eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8).
“Bagaimana manajemen mereka (PTPN I) ini. Saya lihat dan saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan, misalnya 10 hektare sampai 100 hektare, mereka untung, kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23.000 hektare kok rugi? Itu yang kita sorot dan kita minta jawaban dari mereka,” tandas Rudi.
Legislator NasDem itu juga menyoroti kinerja PT Adhi Karya yang belum maksimal dalam meraup keuntungan. Perusahaan pelat merah yang dipimpin Direktur Utama Entus Asnawi Mukhson itu telah menjalankan proyek bernilai triliunan rupiah, namun hanya bisa untung bersih sebesar Rp36 miliar pada tahun 2021.
“Mereka punya aset yang sudah puluhan triliun, tapi untungnya Rp36 miliar, sementara BUMN yang lain bisa mencapai (untung) ratusan miliar. Apakah juga termasuk KSO (kerja sama operasi) dengan perusahaan swasta yang banyak dilakukan Adhi Karya, laba dan pendapatannya tidak dimasukan ke laba perusahaan? Sehingga dicantumkan di neraca laba dan rugi Adhi Karya dalam tahun 2021 hanya memperoleh laba Rp36 miliar?” tanya Rudi.
Rudi menyarankan agar BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI serius dalam mengelola aset negara. Aset-aset ini milik rakyat, dan negara butuh deviden pajak dari BUMN untuk membiayai operasional negara.
“Juga untuk biaya gaji seluruh instansi dan infrastrukturnya. Jadi kalau BUMN merugi, negara pakai apa untuk bayar utangnya? (negara) bisa kolaps,” tambah Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu.
Terakhir, Rudi meminta agar harga pupuk yang diproduksi perusahaan BUMN menjadi murah dan mudah didapat petani. Mengingat, saat ini masyarakat susah menjangkau pupuk yang murah dan mudah.
“Jadi kita minta ke Pupuk Indonesia, agar pupuk subsidi juga yang terjangkau dan stoknya. Sekarang ini mereka kesulitan dengan harga mahal dan stoknya tidak ada,” pungkasnya.
(dpr.go.id/*)
