Ratih Ajak Masyarakat Ikut Konservasi Destinasi Wisata
JAKARTA (24 Agustus): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam konservasi destinasi wisata Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo. Kedua destinasi wisata tersebut memiliki urgensi untuk konservasi, sehingga muncul usulan kenaikan tarif masuk.
Ratih mengatakan masyarakat juga perlu mengerti alasan kenaikan tarif tiket. Kehebohan masyarakat atas kenaikan tarif tersebut merupakan dampak dari komunikasi yang belum masif disosialisasikan.
“Jadi kenapa harga bisa naik, tarif entrance fee (tiket masuk) bisa naik, karena sebenarnya dari awal ditujukan untuk konservasi,” ujar Ratih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR dengan Kepala Dinas Pariwisata DIY, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Dirut Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Dirut Badan Otorita Borobudur, Dirut Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, dan Dirut Flobamor di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Ratih memaparkan, kondisi Candi Borobudur selama ini telah mengalami over capacity kunjungan wisatawan. Hal tersebut berdampak pada amblasnya beberapa bagian candi. Sehingga memproteksi candi menjadi sebuah urgensi guna mempertahankan eksistensi warisan bangsa tersebut.
“Terus banyak yang naik (candi) lah ke atas dan dipegang-pegang sehingga intinya merusak Candi Borobudur ini. Jadi urgensinya adalah bagaimana cara kita bisa tetap melestarikan, merawat dan mem-protect Borobudur ini,” ungkapnya.
Sedangkan pada Taman Nasional Komodo, lanjut Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Barat itu, spesies komodo yang merupakan satu-satunya spesies purba yang hanya ada di Indonesia dan kini hanya tersisa sekitar 3000 ekor, konservasinya harus tetap terjaga.
“Jadi urgensinya adalah bahwa ini adalah satu-satunya binatang yang ada di Indonesia, yang habitatnya itu sudah mulai juga terganggu dengan banyaknya manusia yang berkunjung ke sana, bagaimana tetap terjaga begitu,” tegas Legislator NasDem itu.
Ratih menjelaskan, ternyata sekitar 70% pemasukan dari tiket masuk yang menggunakan skema baru tersebut rencananya akan difokuskan untuk konservasi. Selebihnya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan lainnya.
Ratih menegaskan, pemerintah daerah perlu menemukan alternatif lainnya sebagai solusi dari dikonservasi destinasi wisata yang juga merupakan destinasi prioritas tersebut. Hal itu guna meminimalisasi dampak yang dirasakan pelaku usaha wisata akibat adanya kenaikan tarif masuk.
“Kalau ada yang ingin kembali datang ke Labuan Bajo, NTT, untuk melihat komodo, ada kok di Pulau Rinca, Jadi masih tetap bisa melihat (Komodo) kan. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu juga harus diantisipasi dengan solusi-solusi yang itu kurang lebih sama gitu. Orang mengunjungi komodo enggak bisa di Pulau Komodo, bisa di Pulau Rinca,” jelasnya.
Sedangkan untuk tarif tiket masuk, Ratih mendapati bahwa hal itu masih di-postpone (ditunda) sampai awal tahun depan. Ia menilai, jeda waktu yang ada merupakan hal yang bagus, sebab mereka masih tetap harus melakukan kajian-kajian serta menjadi ruang terbuka guna melakukan dialog dengan seluruh stakeholder yang berkaitan.
“Jadi ya kita lihat saja nanti,” pungkas anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.
(dpr.go.id/*)
