Legislator NasDem Kota Bogor Dorong BLT Tepat Sasaran
BOGOR (15 September): Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai NasDem, Devie Prihartini Sultani (DPS) menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran.
Bantuan sosial imbas naiknya harga BBM itu kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar terdampak seperti Pelaku UMKM dan Pengendara Ojek Online (Ojol).
“Kemarin, saya sempat menanyakan kepada kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin, bahwasanya data penerima itu dari pusat (Kemensos RI) sehingga tidak terinformasi ke kita,” ungkap Devie kepada awak media, Rabu (14/9).
Legislator NasDem Kota Bogor yang karib disapa DPS itupun khawatir penyaluran bantuan yang belum benar-benar tepat sasaran terulang kembali seperti penyaluran bantuan sosial pada masa Covid-19 lalu.
Lebih jauh DPS meminta kepada Dinas Sosial Kota Bogor untuk melakukan jemput bola agar mendapatkan data akurat terkait nama dan alamat penerima manfaat agar tepat sasaran.
“Saya juga meminta kepada Pemerintah Kota Bogor khususnya memperhatikan kawan-kawan UMKM dan Ojol. Pasalnya mereka baru bangkit dari Covid-19,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penganan Fakir Miskin (PFM), Dinas Sosial Kota Bogor, Okto Muhamad Ikhsan menerangkan terkait data bantuan BLT BBM bersubsidi bukan berada di ranah Dinsos, akan tetapi lebih cenderung kepada PT. Pos Indonesia dengan melibatkan komunitas untuk penyaluran bantuan.
Menurut dia basis bantuan rutin dari Kemensos berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu untuk BLT BBM diambilnya dari DTKS tapi datanya langsung dari Kementerian Sosial.
Nantinya penyaluran bantuan tersebut melalui Kantor Pos kemudian disalurkan kepada masyarakat yang mendapat bantuan sesuai dengan data.
Masih kata Okto berdasarkan data DTKS yang berada di Dinsos Kota Bogor sudah terdata hampir 600 ribu jiwa dan dari jumlah tersebut yang mendapatkan bantuan BLT BBM sekitar 60 ribu jiwa.
Dia pun menegaskan data yang masuk di DTKS tersebut merupakan data orang yang memang tidak mampu. Pihaknya juga akan ikut mengawasi penyaluran bantuan.
Menurut Okto, penginputan data awal DTKS dimulai dari pihak RT/RW dan kelurahan. Sehingga dalam hemat dia kalau tidak tepat sasaran berarti yang salah itu saat penginputan bukan saat pada penyaluran. (WH).
