Irma Suryani Terima Gelar Adat Ratu Pujian Warga
MARTAPURA (19 September): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani menerima gelar adat penghormatan ‘Ratu Pujian Warga’ dari Lembaga Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan (Sumsel).
Pemberian gelar adat tersebut berlangsung saat Irma melaksanakan kunjungan kerja di Desa Muncak Kabau, Buay Pemuka Bangsa Raja, OKU Timur, Sumsel, Minggu, (18/9).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Pembina Adat Kabupaten OKU Timur, Leo Budi Rachmadi mengatakan, gelar adat penghormatan dari masyarakat Komering itu mengandung pesan moral yang tinggi. Yakni diberikan kepada seseorang yang mengemban jabatan, baik pemerintahan maupun swasta sehingga diharapkan seorang tersebut dapat amanah menjalankan tugas jabatannya.
Irma mengaku bangga dan berterimakasih atas pemberian gelar adat tersebut. Ia mengatakan, hal ini sebagai bentuk amanah dari rakyat Komering kepada dirinya sebagai wakil rakyat.
“Alhamdulillah dengan pemberian gelar adat Komering ini tentu bisa menambah kedekatan saya dengan masyarakat OKU Timur. Apa yang perlu saya lakukan agar diberitahukan, apa yang bisa saya bantu, sampaikan,” ujar Irma.
Dalam kunker itu, Irma menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk mengampanyekan pencegahan stunting. Menurutnya, bangsa yang kuat akan melahirkan anak-anak berkualitas, cerdas, serta mempunyai fisik dan mental yang baik.
“Sehingga ini bisa menuju SDM yang maju. Sebab jika kita tidak memiliki SDM yang mumpuni maka ke depan Indonesia tidak akan maju. Itu tergantung kepada anak mudanya,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu juga menyerap aspirasi tenaga kesehatan di Pemkab OKU Timur yang belum masuk kategori Honorer K3 (diangkat kurun 2005-2008).
“Terkait tenaga kesehatan ini saya siap fasilitasi. Nanti saya akan bersurat ke kementerian terkait, tembusan ke bupati dan gubernur. Saya akan dorong ke bupati untuk membuatkan SK bagi tenaga kesehatan yang belum ada SK. Kasihan kalau ada honorer kerja dengan gaji Rp100 ribu sampai Rp300 ribu. Ini harus ada yang memikirkan. Jangan mempekerjakan jika tidak ada salary nya,” tukas Irma.
(noak/dis/*)
