NasDem Nilai TNI AL Berperan Penting Atasi PMI Ilegal
MATARAM (28 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut menyoroti tingginya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia mencontohkan, pada bulan Maret 2022, TNI AL mengevakuasi kapal-kapal karam yang ditumpangi PMI ilegal di Selat Malaka.
“Saya ingin mengetahui bagaimana Lanal (Pangkalan TNI AL) Mataram ke depannya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Sehingga kami bisa tahu dan mengerti bahwa sebetulnya tanpa terlalu disoroti memang pihak Lanal sudah bekerja dan bergerak,” ujar Hillary saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke Markas Komando Lanal Mataram, di NTB, Selasa (27/9).
Hillary menambahkan, peran TNI-Angkatan Laut cukup penting untuk mengatasi permasalahan PMI ilegal tersebut.
“Apalagi posisi yang dilewati mereka areal lautnya luas dan strategis untuk para komplotan ilegal ini melintasi areal kita menuju negara lain,” ujarnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu menambahkan, pada saat Komisi I DPR melakukan kunjungan ke Australia, PMI ilegal itu rata-rata berasal dari NTB.
“Untuk itu, perlu adanya upaya dan tindakan komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini,” tukasnya.
Danlanal Mataram, Kolonel Laut (P) Djawara Twies Wimbo Agitya mengatakan, para PMI ilegal itu menuju negara terdekat seperti Australia melewati area yang angin dan arusnya bergerak ke selatan. Namun, pada saat ini para pencari suaka itu mulai berkurang karena armada terus melaksanakan patroli.
“Untuk mengetahui lebih dini agar hal tersebut tidak terjadi lagi, kami sekarang juga punya pasukan seperti Babinsa. Merekalah yang kita taruh di pos-pos, kemudian mereka kita bekali untuk melakukan pengenalan siluet kapal-kapal kepada nelayan, karena mereka ini yang tiap hari ke laut. Pasukan ini berangkat malam hari dan jam 9 pagi baru kembali. Tiap hari seperti itu. Walaupun dengan segala keterbatasan tapi rutin mereka lakukan. Jadi begitu mereka melihat ada kapal mencurigakan mereka akan langsung melaporkan untuk mengantisipasi dini,” ujar Wimbo.
(dpr.go.id/*)
