a

NasDem Dorong Penguatan Peran Kanwil BPN Riau

NasDem Dorong Penguatan Peran Kanwil BPN Riau

PEKANBARU (19 Juli): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengatakan perlu adanya penguatan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama di Kanwil (Kantor Wilayah). Hal itu agar bisa memaksimalkan fungsinya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau.

“Pertama mekanisme penyusunan tata ruang, termasuk peran kelembagaan dari BPN/ATR. Sehingga ini akan menjadi kata kunci. Ketika peran-peran kelembagaan tidak terintegrasi dalam sebuah sistem penyusunan, tentu akan menjadi kendala,” ujar Amin saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Kanwil BPN Riau, di Pekanbaru, Riau, Selasa (18/7).

Di sisi lain, lanjut Amin, melihat tipografi wilayah Provinsi Riau yang sangat beragam, yang terdiri atas wilayah kehutanan, wilayah darat, dan wilayah pertambangan, maka perlu adanya koordinasi antarlini kementerian untuk bisa menyusun rencana tata ruang yang komprehensif.

“Jadi untuk komunikasi lintas sektor itu harus dilakukan karena memang tata ruang ini kan tidak bisa diputuskan oleh satu sektor. Jadi misalnya dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, pemerintah daerah, tidak bisa semaunya (sendiri-sendiri), harus terpadu. Bagaimana menyepakati konsep tata ruang itu, supaya memberikan satu manfaat yang besar seperti pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu juga mengingatkan Pemprov Riau untuk lebih aktif dalam memadupadankan rencana yang direkomendasikan dinas terkait dalam menyusun rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang lebih baik sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak.

“Proaktifnya pemda dalam merumuskan tata ruang tentu juga tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Itu semua harus dipastikan dulu, apakah kawasan yang potensial untuk menjadi industri, kawasan pemukiman, pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Ini harus terjadi harmonisasi keseimbangan yang pada gilirannya dapat menjadi konsep tata ruang yang lebih komprehensif dan terbaru,” tutupnya.

(dpr.go.id/*)

Add Comment