Fraksi NasDem Minta Subsidi Mobil Listrik Dialihkan ke Ketahanan Pangan
JAKARTA (22 Agustus): Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta pemerintah memertimbangkan pemberian subsidi mobil listrik sebesar Rp4,2 trilun pada RUU APBN 2024. NasDem menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan ke anggaran ketahanan pangan.
“Kita minta pemerintah untuk memertimbangkan subsidi mobil listrik. Kita menyarankan pemerintah supaya subsidi ke ketahanan pangan, seperti pupuk, alat-alat pertanian dan lain sebagainya,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Fauzi Amro, usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/8).
Meski secara keseluruhan menyetujui RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan, Fraksi Partai NasDem juga memberikan beberapa catatan.
Untuk indikator ekonomi makro, NasDem menilai penetapan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% masih cukup tinggi. Jika mengacu pada laporan IMF Juli 2023, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5%. Hal ini diakibatkan karena mitra dagang utama seperti Amerika, China dan Eropa diproyeksikan mengalami perlambatan ekonomi.
“Harusnya pemerintah lebih realistis dengan pertumbuhan ini. IMF memertahankan pertumbuhan Indonesia kurang lebih 5%. Artinya, kita perlu optimis, oke. Tapi optimis itu harus didukung data valid,” tandas Fauzi.
Selanjutnya, NasDem memandang bahwa target inflasi 2,8%, target nilai tukar Rp15.000 per US dolar, dan asumsi harga minyak mentah 80 US dolar per barel cukup realistis.
Terkait indikator kesejahteraan sosial, Fraksi NasDem berpandangan bahwa target tingkat penganguran terbuka pada kisaran 5,0-5,7% masih terlalu tinggi dan relatif tidak berubah dari target 2023. Pemerintah diminta lebih serius dalam menciptakan lapangan kerja baru.
“Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah untuk memberikan porsi anggaran yang cukup untuk mendorong sektor pengolahan padat karya seperti pertanian, perdagangan dan industri pengolahan,” lanjut Fauzi.
Selanjutnya terkait pokok-pokok kebijakan fiskal, Fraksi Partai NasDem menilai pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun cukup realistis, meskipun tantangannya cukup besar. Sementara, belanja negara yang dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun juga dinilai sudah cukup tepat.
Meski begitu, lanjut Fauzi, volatilitas harga yang muncul di tengah ketidakpastian berpotensi menekan pendapatan negara.
Untuk itu, pemerintah didorong segera merampungkan aturan teknis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Kita melihat dengan UU HPP akan menggenjot pendapatan kita, sehingga defisit antara pendapatan dan belanja negara akan berkurang,” tandas Fauzi.
(dis/*)
