Farhan Dukung Penguatan Peran BSSN untuk Meminimalisasi Serangan Siber
JAKARTA (23 Agustus): Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menegaskan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam meminimalisasi kasus kebocoran data Pemilu 2024 harus didukung, baik dari aspek landasan hukum maupun anggaran. Menurutnya, tanpa dua aspek tersebut akan sulit bagi BSSN berperan aktif mengamankan Pemilu 2024.
“BSSN ini dasar hukumnya perlu kita perkuat. Tapi, perlu diingat, kalau cuma dikasih pasal tapi enggak dikasih anggaran sangat disayangkan juga. Kayak dikasih mobil tapi enggak dikasih bensin,” ujar Farhan seusai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
Legislator NasDem itu memaparkan, potensi serangan siber pada Pemilu 2024 diprediksi akan semakin meningkat hingga puncak pemilihan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu masukan yang disampaikan BSSN dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan BSSN adalah melibatkan BSSN dalam tahap penyidikan tindak pidana bidang teknologi lTE.
Atas masukan itu, Farhan mendukung untuk membahas lebih lanjut penguatan peran BSSN dalam tahap penyidikan kasus terkait teknologi ITE. Ia menegaskan bahwa butuh sinkronisasi peraturan agar implementasinya tidak menimbulkan polemik.
“Kita sangat pengen peran BSSN masuk dalam (perubahan) undang-undang ini, tapi kita mesti pastikan melalui sinkronisasi dengan aturan lainnya. Ini penting supaya tidak bertentangan,” jelasnya.
Farhan juga menyampaikan Komisi I DPR akan membahas lebih lanjut rekomendasi BSSN dalam agenda rapat Komisi I DPR pada Senin (28/8) mendatang. (dpr/*)
