Roberth Rouw Minta Kementerian PUPR Bantu Pengusaha Papua
JAKARTA (6 September): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meminta Kementerian PUPR memberikan diskresi khusus kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) agar dapat ikut mengerjakan proyek-proyek strategis di Bumi Cenderawasih.
“Para pengusaha Orang Asli Papua bertemu saya, bertemu dengan kepala balai juga, sampai kepala balai itu diancam-ancam. Mohon agar pemerintah pusat ikut juga membantu pengusaha-pengusaha Papua, mereka pengusaha lemah, pengusaha kecil,” kata Roberth dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).
Legislator Partai NasDem itu menceritakan, pengusaha Papua kesulitan mengikuti tender dan mendapatkan proyek di Papua karena nilai proyek yang terlampau besar untuk mereka.
“Karena selalu proyek yang diberikan pemerintah, khususnya kementerian, nilainya besar. Tidak mungkin mereka bisa masuk di situ. Tolong berikan slot yang nilainya satu atau dua miliar kepada mereka,” ujarnya.
Roberth mengatakan bahwa para pengusaha OAP harus dibantu pemerintah pusat. Bantuan tersebut diperlukan agar mereka bisa naik kelas.
Wakil Rakyat dari Dapil Papua itu juga mengingatkan bahwa Papua mempunyai keistimewaan otonomi khusus. Hal itu dimaksudkan agar berbagai masalah di daerah itu bisa cepat terselesaikan, serta dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
“Harus ada diskresi khusus untuk menangani itu, agar tidak lagi ribut. Papua mempunyai payung besar otonomi khusus, ada masalah besar di situ, pemerintah patut memberi diskresi khusus. Maka seluruh kementerian harus ada diskresi khusus untuk otonomi khusus Papua,” pungkasnya.
(dis/*)
