Taufik Basari Berharap Data Intelijen tidak Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik
JAKARTA (19 September): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku mengantongi data intelijen tentang partai politik (parpol). Taufik berharap presiden tidak mengintervensi dan menjaga kemandirian parpol.
“Kita tentu tidak berharap data intelijen digunakan untuk kepentingan praktis. Presiden tentu bisa membatasi diri terkait data tersebut,” ujar Taufik di Jakarta, Senin (18/9).
Legislator Partai NasDem itu menilai data intelijen parpol yang dipegang oleh Presiden itu bisa menjadi skandal politik bila disalahgunakan.
“Kita bicara di negara demokratis, hal-hal semacam itu bisa menjadi skandal politik,” kata Taufik.
Menurutnya, kepemilikan data seperti itu dapat mengancam demokrasi. Presiden bertugas menjaga demokrasi berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, Presiden harus bisa mengemban amanah sesuai dengan konstitusi.
“Artinya dengan tidak menggunakan data tersebut untuk kepentingan politik,” tandasnya.
Taufik berharap Presiden Jokowi dapat mengerti batas kekuasaannya dan tidak melakukan penyalahgunaan. Presiden adalah sosok negarawan dan tentu sudah semestinya mengerti batas-batas kekuasaan.
“Kita berharap betul Presiden Jokowi bisa bersikap negarawan. Jadi kita tunggulah sikap Presiden untuk menjadi negarawan, untuk tidak intervensi dan menjaga kemandirian partai politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah memiliki data intelijen tentang parpol. Hal itu dikemukakan Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Relawan Sekretariat Nasional Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi.
Jokowi mengutarakan hal itu untuk mengingatkan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang. Presiden menilai tiga pemilu ke depan akan sangat menentukan nasib Indonesia, apakah akan menjadi negara maju atau tidak. Dia menyatakan data tersebut didapat dari intelijen, baik di Polri, TNI, maupun BIN.
“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya,” kata Jokowi.
(dis/*)
