a

December 2024

JAKARTA (31 Desember): Penguatan komitmen setiap anak bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila penting dilakukan di tengah berbagai tantangan yang hadir dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipengaruhi dinamika global dan nasional harus dijawab dengan penguatan komitmen setiap anak bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12). Memasuki tahun 2025, ujar Lestari, diperlukan semangat untuk memperkuat komitmen kita

JAKARTA (30 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komisinya akan mendorong paket undang-undang politik atau yang lebih dikenal sebagai omnibus law politik. "Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan Badan Legislasi DPR untuk Menyusun, salah satunya paket undang-undang politik atau yang populer disebut dengan omnibus law politik," ujar Rifqi dalam konferensi pers Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12). Terkait muatan dari omnibus tersebut, Rifqi mengatakan Komisi II akan memperdalamnya setelah masa sidang DPR dimulai pada akhir Januari 2025 nanti. "Secara

SUMEDANG (30 Desember): Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menekankan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam struktur parlemen di Indonesia. "DPD punya peran strategis sebagai representasi daerah serta untuk memperkuat checks and balances dalam pemerintahan," ujar Bey dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Marga Jaya, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, Senin (30/12). Dalam sosialisasi bertajuk 'Penguatan Dewan Perwakilan Daerah' itu, Bey menekankan bahwa DPD menjadi representasi dan membawa kepentingan daerah di tingkat nasional. "Peran ini diharapkan memperkuat hubungan pemerintah pusat dan

JAKARTA (30 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan revisi aturan pertanahan dan memberikan land amnesty untuk menertibkan jutaan hektare lahan yang selama ini dimanfaatkan, namun tidak memiliki hak guna usaha (HGU). "Kalau Komisi XI memperkenalkan tax amnesty, Komisi II akan memperkenalkan land amnesty," ujar Rifqi dalam konferensi pers Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12). Rifqi menegaskan, land amnesty akan mendorong pemilik lahan ilegal untuk mendaftarkan lahannya agar memiliki sertifikat, sehingga menjadi objek wajib pajak dan dapat menambah pendapatan negara. "Apa

JAKARTA (30 Desember): Implementasi pendidikan inklusif di sekolah harus diwujudkan dengan konsisten serta meningkatkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. "Pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait kesamaan hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan harus terus ditingkatkan, agar dukungan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi setiap warga negara dapat diperluas," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12). Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus /PMPK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, hasil

JAKARTA (30 Desember): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menekankan bahwa sumpah jabatan anggota DPR bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral dan politik yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Setiap anggota DPR telah bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya demi kepentingan bangsa dan negara. Ini bukan hanya janji di awal masa jabatan, tetapi pengingat yang harus terus dijalankan sepanjang masa tugas,” ungkap Saan saat memberikan sambutan dalam Indonesia Opinion Festival (IOF) 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen,

JAKARTA (30 Desember): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, menyoroti sejumlah persoalan terkait pelaksanaan ibadah haji, terutama dampak kenaikan biaya haji 2025. Wahidin menggarisbawahi aspirasi masyarakat yang diserap selama reses, bahwa kenaikan biaya haji dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya di tengah situasi ekonomi yang belum membaik. Lalu ia juga menyoroti keluhan masyarakat yang kesulitan mengumpulkan biaya, terutama mereka yang berusia lanjut. “Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah

SUMEDANG (30 Desember): Warga Sumedang menyambut antusias anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Marga Jaya, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (29/12). Kegiatan bertema “Peran dan Kewenangan MPR” ini digelar di Aula Saung Talaga Warna dan dihadiri berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bey mengingatkan bahwa MPR memiliki peran vital dalam menjaga konstitusi negara. Oleh karenanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa perlu diperdalam. “MPR adalah

JAKARTA (30 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta pemerintah serius membenahi tata kelola kepegawaian, termasuk pembenahan pegawai honorer. Komisi II juga mendorong pembangunan sistem merit ASN di tingkat nasional. "Ada 114 aduan (ke Komisi II) terkait ASN yang didominasi soal honorer. Komisi II berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honerer di Indonesia pada 2025 yang akan datang," ujar Rifqi dalam konferensi pers Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12). Rifqi mengatakan berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sekitar 1,7 juta tenaga honorer di

JAKARTA (29 Desember): Indonesia Opinion Festival (IOF) 2024 yang digelar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12) mencerminkan keterbukaan DPR dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Hal itu sekaligus menegaskan komitmen DPR dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi publik seluas-luasnya. “Festival ini menjadi bukti nyata bahwa DPR berkomitmen untuk selalu terbuka terhadap berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat. Bahkan, DPR kini menyediakan lembaga baru, yakni Badan Aspirasi, yang dirancang khusus untuk mengagregasi suara publik,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa