Purnawirawan TNI-Polri Sukarela Dukung AMIN
JAKARTA (18 Januari): Ratusan purnawirawan TNI-Polri yang menamai diri dengan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP-3) menghadiri konsolidasi nasional pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) di Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut kedatangan 400 Purnawirawan TNI-Polri itu untuk mendedikasikan masa pensiunnya dengan paslon nomor urut 1, AMIN. “Mereka (Purnawirawan TNI-Polri) datang dengan kerelaan, jauh hari sebelum kita deklarasikan Anies dan Muhaimin sebagian besar dari mereka sudah sering buat acara di NasDem,” kata Taslim di Lokasi, kepada wartawan, Kamis
Situs Purbakala Patiayam Butuh Perhatian Serius
JAKARTA (18 Januari): Pelestarian kawasan situs purbakala di Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, agar nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan peradaban manusia di masa lalu itu dapat terus memberi manfaat kepada generasi penerus bangsa. "Perhatian serius harus kita berikan pada kawasan situs purbakala yang kita miliki, seperti situs Patiayam di Kudus, Jawa Tengah. Tujuannya, agar peninggalan peradaban yang sangat bernilai itu tidak musnah," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/1). Dalam proses ekskavasi yang dilakukan Center for Prehistory and
PLTU Batu Bara Hambat Peralihan ke EBT
JAKARTA (18 Januari): Banyaknya pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Tanah Air menjadi hambatan pengalihan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). "Pembangkit fosil ini menjadi hambatan untuk berkembangnya energi terbarukan, 67% listrik kita dari PLTU batu bara," ungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menjadi nara sumber di Forum Diskusi Denpasar 12 yang bertajuk 'Tata Kelola Ketahanan Energi Indonesia Menuju 2045' secara daring, Rabu (17/1). Seperti diketahui, pada 2022, sekitar 67% pasokan listrik nasional berasal dari pembakaran PLTU
NasDem Minta Pemerintah Cermat Kualifikasikan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu
JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengingatkan pemerintah agar secara cermat menyusun status honorer yang nantinya akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu. Menurut dia, hal ini diperlukan guna menghindari diskriminasi antarsesama pegawai honorer. ”Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK,” kata Amin di Gedung
Sahroni Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Peleburan Emas Ilegal
JAKARTA (18 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas aktivitas peleburan emas ilegal yang diduga dilakukan PT Aneka Tambang (Antam) di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. “Saya nggak yakin pelakunya satu atau dua orang saja, sudah pasti komplotan ini. Patut diduga akan ada banyak petinggi yang terlibat, baik dari swasta maupun negara,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (17/1). Bendahara Umum (Bendum) Fraksi Partai NasDem itu menilai aktivitas ilegal yang diduga dilakukan PT Antam tersebut sudah sangat terstruktur
Disayangkan, Pungli Justru Terjadi di Lembaga Anti Korupsi
JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti temuan 93 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. "Temuan ini sangat menyedihkan, sebab terjadi di dalam lembaga yang seharusnya dapat dipercaya masyarakat sebagai pemberantasan praktik kecurangan dan korupsi," ungkap Taufik dalam keterangannya, Rabu (17/1). Taufik pun meminta agar temuan itu dievaluasi total. Selain itu, agar penindakan hukum ditegakkan kepada para oknum yang terlibat dan KPK wajib mengevaluasi sistem yang berjalan saat ini. "Pungli justru terjadi
Saan Ingatkan Agar ASN Menjadi Teladan Netralitas Dalam Pemilu
JAKARTA (17 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengingatkan tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama masa Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu sudah menjadi komitmen bersama dan tugas ASN bukan hanya mempertahankan independensi tetapi juga menjadi teladan bagi sesama ASN dan masyaarakat tentang netralitas dalam pemilu. "Jadi selain menahan diri untuk tetap mandiri, menjadi teladan netralitas, mampu mencegah, dan bahkan mampu memberikan tindakan atas perilaku ASN yang tidak netral," kata Saan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan
Bangun Kemandirian dan Keberlanjutan Energi demi Kemakmuran yang Merata
JAKARTA (17 Januari): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan, upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan energi harus diwujudkan di tengah dinamika ketersediaan sumber mineral dan energi di tanah air, demi kemakmuran yang merata. "Pada periode transisi energi saat ini, kita harus berkomitmen penuh mengurangi dampak perubahan iklim dan menjamin pelestarian lingkungan yang mampu mendukung ketahanan energi yang kita miliki," tegas Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema 'Tata Kelola Ketahanan Energi Indonesia Menuju 2045' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (17/). Diskusi yang dimoderatori Arief
Deretan Pengacara Mumpuni Siap Kawal Kemenangan Choky Sitohang di Bekasi dan Depok
DEPOK (17 Januari): Demi memastikan Pemilu berkualitas sederet Pengacara mumpuni bergabung mendukung pemenangan Caleg DPR RI NasDem Dapil Kota Depok dan Bekasi, nomor urut 2, Choky Sitohang. Tim pemenangan selebritas tanah air itu semakin mumpuni usai membentuk Aliansi Pengacara Pengawal Choky Sitohang di Kopi Magma, Jalan Raya Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, baru-baru ini. Tim hukum ini dihuni sederet pengacara berprestasi seperti di posisi Ketua ada Emanuel Daeli, wakil Ketua dipegang Jumli K. Gulo, serta Dewa Putu Putra Pradana. Ketua Aliansi Pengacara Pengawal Choky Sitohang, Emanuel Daeli
NasDem Minta PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan 100 Caleg
JAKARTA (17 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait temuan transaksi mencurigakan oleh 100 calon anggota legislatf (Celeg) dengan nilai Rp51 triliun. Hal tersebut, perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian ada tidaknya tindak pidana di dalamnya. "PPATK harus menelusuri lebih lanjut kemudian menyampaikan kepada aparatur penegakan hukum untuk melihat apakah ada peristiwa tindak pidana atau tidak terkait pencucian uang dan sebagainya," ujar Taufik Basari di kompleks