a

January 2024

WONOSARI (12 Januari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Subardi memberikan saran kepada masyarakat agar Pemilu 2024 bermanfaat. Masyarakat diminta tidak golput dan memastikan mencoblos pemimpin yang amanah. “Agar pemilu bermanfaat, maka cobloslah calon yang memberikan manfaat. Kinerjanya jelas, amanah, tidak lari setelah terpilih. Nah, dialah yang perlu didukung kembali,” kata Subardi di Dusun Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul, Kamis (11/1). Ajakan anggota Komisi VI DPR RI itu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Masyarakat Sidorejo sepakat mendukung kembali pencalonan Subardi untuk DPR RI Periode 2024-2029. Kiprah

JAKARTA (12 Januari): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, keputusan pengesahan RUU PPRT ada di tangan pimpinan DPR. Kendati ada dorongan dari berbagai fraksi dan sudah menerima Surat Presiden hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah, kata Willy, pimpinan DPR tidak kunjung melanjutkan proses legislasi RUU tersebut. Pengesahan RUU tersebut tidak akan terlaksana jika pucuk pimpinan DPR tidak memberi sinyal positif. “Bisa ditanyakan langsung kepada Ketua DPR mengapa belum juga disahkan, karena DIM

JAKARTA (12 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak pihak kepolisian agar mengusut ancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. “Saya minta pihak kepolisian dengan cepat mengusut ancaman ini. Karena ini ngeri sekali," ujar Ahmad Sahroni melalui keterangannya, Jumat (12/1). Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu berkaca pada kejadian di luar negeri. Insiden penembakan pemimpin negara pernah terjadi di Jepang dan Amerika Serikat. "Jadi tetap polisi harus memastikan keamanan para capres-cawapres, khususnya di

PASURUAN (11 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu di Pemilu 2024 nanti. Peringatan tersebut disampaikan Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur itu dalam menanggapi sikap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilu mendatang. Khofifah masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur hingga 13 Februari 2024 atau sehari sebelum hari H pemilu. “Yang perlu menjadi catatan saya bahwa jabatan gubernur yang hari ini melekat pada diri

PONOROGO (11 Januari): Masyarakat dua desa di wilayah paling ujung selatan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngrayun, Jawa Timur kini patut berbahagia lantaran telah dibangun jembatan gantung yang menghubungkan dua desa yang selama ini terisolasi. Sebelumnya, meski bersebelahan, Desa Wonodadi dan Desa Gedangan tak memiliki akses jalan penghubung. Medan pegunungan terjal dan dipisahkan oleh Sungai Genting yang terbilang besar, menjadi alasan kedua desa belum terkoneksi oleh jembatan. Jalan darat dari Gedangan menuju Wonodadi atau sebaliknya selama ini harus ditempuh sekitar satu jam perjalanan. Anggota Komisi V DPR-RI dari

JAKARTA (11 Januari): Data usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lengkap harus mampu mengakselerasi pengembangan sektor ekonomi kerakyatan di Indonesia. "Pencatatan data yang rinci dari para pelaku UMKM di tanah air merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor ekonomi nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menuntaskan pendataan lengkap koperasi dan UMKM 2022 dan tercatat 9,11 juta usaha di Indonesia, yang terdiri dari 9,09 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan 20

JAKARTA (11 Januari): Sikap netralitas jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) akan sangat diperhatikan dan diawasi publik di tahun politik ini. Oleh karenanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, meminta soliditas dan netralitas Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap terjaga pada Pemilu 2024. "Saya ingatkan, jangan sampai karena satu atau dua sikap orang anggota, jadi rusak marwah institusi yang sudah terbangun dengan baik ini. Apalagi ini sudah memasuki satu bulan menjelang pemilu, segala hal bisa menjadi sensitif,” kata Sahroni, Rabu (10/1). Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta

TARAKAN (10 Januari): Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2015-2020, yang juga Caleg DPR RI Dapil Kaltara nomor urut 2 dari Partai NasDem, Irianto Lambrie menyapa warga Kerukunan Bubuhan Banjar Kota Tarakan, di Pondok Lesehan, Selasa (9/1). “230 (peserta) lebih tadi yang hadir kalau menurut absen. Tadinya kita mengira seratusan orang. Ada juga dari teman-teman lain, ini lintas suku. Ini acara spontan tidak direncanakan betul. Alhamdulillah tidak hanya orang Banjar, ada Jawa, Buton, Sulawesi,” ujar Irianto. Irianto melanjutkan, agenda tersebut dilakukan untuk bisa menyapa dan makan bersama

JAKARTA (10 Januari): Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, optimisme tidak boleh surut. Pemerintah dan masyarakat harus dapat bersama-sama mewujudkan amanat konstitusi, yaitu keadilan dan kemakmuran yang mampu dinikmati masyarakat secara merata. "Kesadaran bersama perlu dibangun bahwa setiap peristiwa saling memengaruhi satu sama lain yang berdampak pada dinamika ekonomi suatu negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Prospek Ekonomi Indonesia 2024 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/1). Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto (Tenaga Ahli Wakil

JAKARTA (10 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi memberikan hukuman berat kepada pemukul orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Saya minta pelaku ini diberi hukuman yang setimpal, jangan diberi ruang untuk restorative justice. Karena, dia melakukan penganiayaan itu dengan kesadaran. Seperti tidak menganggap hak asasi yang dimiliki korban,” ungkap Sahroni melalui keterangannya, Rabu (10/1). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu mengatakan aksi pelaku sebagai pelanggaran HAM.