a

December 2024

MEDAN (19 Desember): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Prananda Surya Paloh (PSP), menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 kepada 3.093 pelajar dari 69 sekolah di Kota Medan. Penyerahan dilakukan di PSP Center, Jalan KH Ahmad Dahlan, Medan, Sumatewra Utara, Rabu (18/12). Ketua PSP Foundation, Dimas Tri Adji, yang mewakili Prananda, menjelaskan bahwa PIP merupakan program pemerintah melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. PIP bertujuan membantu anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin agar bisa menyelesaikan pendidikan tingkat dasar dan menengah. “PIP adalah

JAKARTA (19 Desember): Upaya pemberdayaan perempuan dan keluarga harus menjadi perhatian serius semua pihak, sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa. "Mengedepankan pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keluarga yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di masa depan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/12). Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sepanjang 2023 terdapat 18.200 anak mengalami tindak kekerasan dan 51%-nya terjadi di rumah. Sementara itu,

JENEPONTO (19 Desember): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Achmad Daeng Sere, menegaskan komitmen Partai NasDem untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses di Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Selasa (17/12). Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Wakil Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan, Mustaqim Musma, Daeng Sere atau yang akrab disapa Haji De'de menegaskan bahwa NasDem berkomitmen untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, komitmen itu sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

INDRAMAYU (18 Desember): Pasangan Calon Bupati- Wakil Bupati Indramayu terpilih Lucky Hakim-Syaefudin telah memiliki sederet fokus dalam membangun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hal tersebut mereka paparkan dalam sebuah kesempatan tasyakuran di Sekretariat DPD Partai NasDem Indramayu, baru-baru ini. Lucky Hakim menegaskan, fokus utama kepemimpinannya adalah pembenahan birokrasi, khususnya di sektor pertanian, keagamaan, dan pendidikan. Salah satu prioritasnya adalah segera mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan, yang selama ini dinilai menghambat pelayanan kepada masyarakat. "Kami akan segera mengisi kekosongan, termasuk posisi kepala sekolah. Jika ingin optimal, pelayanan harus maksimal.

JAKARTA (18 Desember): Perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang aman dan nyaman butuh kesiapan pemerintah dan masyarakat, serta dukungan semua pihak. "Upaya sosialisasi terkait pedoman perjalanan dan ketersediaan posko keselamatan di sejumlah titik rawan harus ditingkatkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Cerdas Liburan Nataru di Cuaca Ekstrem yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (18/12). Diskusi yang dimoderatori Irwansyah (Dosen Komunikasi Universitas Indonesia) itu menghadirkan Robby Kurniawan (Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan),

SERANG (18 Desember): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti tingginya angka putus sekolah di Provinsi Banten. Pemerintah diminta tidak tinggal diam dan memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan berkualitas. “Ini harus ada solusi. Segera ambil tindakan. Jangan hanya ditonton saja. Data semua anak-anak yang putus sekolah, lalu berikan mereka solusi agar bisa kembali bersekolah," ujar Furtasan saat melaksanakan reses di Kota Serang, Banten, Selasa (17/12). Tingginya angka putus sekolah, menurut Furtasan, menunjukkan tingkat pendidikan di suatu

MAGELANG (18 Desember): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nafa Urbach, bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Kemirirejo, Kota Magelang pada Selasa (17/12). Masyarakat banyak menyampaikan keluhan terkait BPJS Kesehatan. "Kebanyakan memang keluhannya tentang BPJS Kesehatan, tentang manfaat serta penggunaannya, karena masih banyak warga yang belum tahu," ungkap Nafa di sela-sela kegiatan resesnya. Salah satu warga, Markamah, mengaku memiliki BPJS kelas 3, masih sering kesulitan mendapat kamar di RSUD Kota Magelang. Markamah dan beberapa warga juga mengaku tidak mendapat pelayanan maksimal di

JAKARTA (18 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai tidak tepat jika kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui cara adat atau pelaku dan korban dinikahkan. Cara seperti itu dinilai keliru. Hal itu disampaikan Sahroni merespons pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait maraknya penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui cara adat atau pelaku dan korban dinikahkan. Pernyataan itu disampaikan Listyo dalam sambutannya di peresmian Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri, Selasa 17 Desember 2024. “Saya kira logika kearifan lokal yang seperti ini perlu dikoreksi. Ini

JAKARTA (18 Desember): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menilai gagasan kepala daerah dipilih melalui DPRD, perlu dikaji bersama. Banyak pihak perlu diajak berdiskusi khususnya masyarakat sipil dan akademisi. "Kita harus melibatkan banyak kelompok, baik political society, civil society, akademisi, untuk melakukan riset base. Kita punya banyak waktu karena ini baru selesai pilkada," kata Willy, Rabu (18/12). Willy mengatakan pembahasan rumusan aturan terkait sistem pemilihan kepala daerah harus dilakukan dengan pikiran jernih. Hal itu penting untuk mencegah terjadinya polemik berkepanjangan di masa mendatang. "Orang bijak mengatakan,

JAKARTA (18 Desember): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, meminta Presiden Prabowo Subianto selektif dalam memberikan amnesti kepada 44 ribu narapidana (napi) di Indonesia. Amnesti hendaknya diutamakan bagi napi lanjut usia, mengidap penyakit kronis, dan tidak membahayakan masyarakat. Sedangkan bagi pelaku korupsi, narkoba berskala besar, dan tindak pidana berat lainnya yang merugikan negara tak berhak mendapatkan amnesti. "Kebijakan ini harus dilaksanakan secara hati-hati, memastikan bahwa yang menerima amnesti benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan, serta tidak melibatkan pelaku kejahatan berat seperti korupsi,