Perlu Kolaborasi Turunkan Angka Pengasuhan tidak Layak dan Perkawinan Anak
JAKARTA (4 Februari): Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah harus diperkuat untuk mewujudkan penurunan angka pengasuhan tidak layak dan perkawinan anak di Indonesia.
“Upaya untuk memberikan ruang dan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara fisik dan mental harus terus ditingkatkan secara konsisten demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang tangguh di masa depan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/2).
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mengungkapkan angka pengasuhan tidak layak di Indonesia sebesar 2,98%, walaupun angka ini telah menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 3,69%. Namun masih terdapat 19 provinsi yang angka pengasuhan tidak layaknya berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, angka perkawinan anak di Indonesia pada 2022 juga mengalami penurunan menjadi 8,06% dari 9,23% pada 2021. Penurunan angka itu telah mencapai angka yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yaitu sebesar 8,74%.
Namun masih terdapat 19 provinsi yang angka perkawinan anaknya berada di atas angka rata-rata nasional.
Menurut Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie belum meratanya penurunan sejumlah indikator yang menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak yang lebih baik harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Karena, tegas Rerie, setengah dari jumlah provinsi di Indonesia belum memberikan pengasuhan yang layak bagi anak dan masih terjadi perkawinan anak.
Dua faktor tersebut, jelas Rerie, harus segera disikapi dengan langkah yang nyata dan segera, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup anak melalui pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang layak yaitu pengasuhan berbasis hak anak dan lingkungan yang ramah.
Sejumlah program pemerintah dalam rangka pemenuhan hak anak, kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, harus mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
Program tersebut, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, antara lain pencegahan perkawinan anak, pengasuhan berbasis hak anak, daycare ramah anak, layanan konsultasi keluarga, dan infrastruktur ramah anak.
Bila sejumlah program itu bisa direalisasikan dengan baik dan merata di seluruh daerah di Indonesia, menurut Rerie, lingkungan yang sehat, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan mental bisa diwujudkan, demi generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berdaya saing di masa datang.(*)
