38 Punggawa BAHU NasDem Ikuti Bimtek PHP Kada 2024
BOGOR (1 Oktober): Sebanyak 38 punggawa Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem turut serta dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, dan resmi dibuka pada Senin malam (30/9).
Bimtek ini akan berlangsung selama empat hari dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum acara bagi para peserta, khususnya dalam menghadapi proses sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024.
Acara tersebut dibuka oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya pemahaman bersama dalam mengajukan permohonan PHP Kada.
Selain itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai NasDem, Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., hadir bersama Sekjen BAHU NasDem, Regginaldo Sultan, untuk mendukung penuh para peserta.
Atang menegaskan komitmen Partai NasDem dalam mengawal seluruh tahapan pemilihan, termasuk administrasi di KPU, penyelesaian sengketa di Bawaslu, hingga proses di Gakkumdu dan Peradilan Tata Usaha Negara di luar PHPU.
“Kami akan mengawal seluruh tahapan, termasuk administrasi di KPU, sengketa di Bawaslu, Gakkumdu untuk pidana Pemilu, hingga peradilan Tata Usaha Negara di luar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU),” ujar Atang.
Acara Bimtek ini diikuti oleh 160 peserta dari enam partai politik, yaitu Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Darul Aceh, dan Partai Aceh. Para peserta yang mayoritas berlatar belakang ilmu hukum atau berprofesi sebagai advokat ini diberikan pemahaman mendalam terkait dinamika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHP Kada, penyusunan permohonan PHP Kada, serta materi hukum acara lainnya.
Prof. Enny menekankan pentingnya sinkronisasi pemahaman dalam menghadapi PHP Kada 2024. Ia juga menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan ke MK pada penyelenggaraan PHPU 2024 lalu menunjukkan perbaikan kualitas yang signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.
Oleh karena itu dirinya berharap para peserta dapat berperan aktif dalam mendorong percepatan pembentukan regulasi omnibus law kepemiluan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih efisien di masa depan.
“Desain Pemilu 2029 akan sangat bergantung pada pembentukan undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi hanya memberikan saran sesuai kebutuhan mendatang,” jelas Enny.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari kalangan hakim konstitusi, panitera konstitusi, asisten ahli hakim, hingga staf TIK yang memberikan panduan lengkap kepada para peserta terkait mekanisme dan dinamika hukum dalam proses PHP Kada. (WH)
