Lita Machfud Arifin Kawal Penyelesaian Status Guru Honorer
JAKARTA (23 Oktober): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lita Machfud Arifin, berjanji akan berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan kontribusi kepada Komisi X untuk mengawal program dan kebijakan pemerintahan. Terutama, bidang pendidikan, kebudayaan, dan olahraga.
“Penempatan anggota di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan keputusan DPP dan fraksi. Sebagai kader saya siap ditugaskan di mana saja. Saya akan berupaya semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan penugasan dan arahan,” ujar Lita di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur I (Kota Surabaya dan Sidoarjo) itu juga mengungkapkan, di bidang pendidikan, dia punya concern terkait permasalahan kebutuhan guru yang belum seimbang dan merata. Dia pun menyoroti pendapatan guru, terutama honorer yang tidak sesuai dengan beban kerja.
“Saya akan berupaya mengawal penyelesaian status guru honorer yang belum selesai,” ucap Lita.
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur itu mengaku siap mengawal program makan siang gratis untuk siswa, karena merupakan program andalan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi gizi anak sekolah.
“Kami akan pastikan pemerataan dan kesejahteraan guru terpenuhi. Di samping itu gizi anak sekolah harus tercukupi. Dengan begitu harapan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat,” jelasnya.
Ditambahkan Lita, setelah pelantikan presiden, wakil presiden, dan para menteri, tentu banyak harapan rakyat, termasuk harapan melalui wakil-wakil mereka di DPR.
“Setelah saya mendengar secara langsung pidato perdana Presiden Prabowo tentang keberpihakan terhadap wong cilik, saya optimistis apa yang dijanjikan itu dapat terlaksana dengan baik,” ujar Lita.
Secara umum, tambah Lita, pemerintahan baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, terutama pada pertumbuhan ekonomi. Juga ketimpangan pendapatan dan akses sumber daya ekonomi yang signifikan.
“Semua itu membutuhkan pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi di masyarakat,” pungkasnya.
(Lisin/*)
