Rajiv Desak Polri Usut Tuntas Praktik Ilegal Penjualan Pupuk Bersubsidi
JAKARTA (14 November): Operasi penggerebekan pelaku praktik ilegal penjualan pupuk bersubsidi oleh Polresta Bandung dan Polres Cimahi mendapat apresiasi anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv. Ia menilai polisi telah cepat merespons keluhan petani yang kesulitan mendapat pupuk bersubsidi.
“Saya mengapresiasi dan mendukung penuh operasi yang digelar Polresta Bandung dan Polres Cimahi, yang berhasil membongkar praktik ilegal penjualan pupuk bersubsidi dan menyebabkan kelangkaan pupuk di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” ungkap Rajiv dalam keterangannya, Kamis (14/11).
Lebih lanjut Rajiv mengatakan selama ini petani di beberapa tempat di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, sulit mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen petani terus menurun.
“Petani sulit memupuk tanaman mereka, karena pupuk bersubsidi langka. Kalau pun ada, harganya sudah sangat mahal dan tidak wajar. Akibatnya hasil panen petani pun terus turun,” ungkap Rajiv.
Meski demikian, Rajiv meminta aksi penegak hukum, khususnya polisi dalam membongkar peredaran pupuk bersubsidi secara ilegal harus terus dilakukan secara konsisten.
Polisi harus terus mengejar dan menangkap para pelaku yang menjual pupuk subsidi secara ilegal di seluruh Indonesia, karena jelas sudah menghambat program pemerintah yang ingin membangun swasembada pangan.
“Saya minta kepolisian mengungkap dan menangkap pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia, karena program swasembada pangan butuh pupuk,” tegas Rajiv.
Sebelumnya, Polres Cimahi berhasil menangkap tiga pelaku praktik ilegal penjualan pupuk subsidi sebanyak 6,1 ton. Sedangkan Polresta Bandung menangkap satu pelaku dengan barang bukti 40,95 ton pupuk bersubsidi.
Praktik penjualan ilegal itu terbongkar setelah polisi menerima laporan dari para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, dan mengeluhkan harga pupuk yang melambung tinggi di pasaran, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. (RO/kbl/*)
