I Nengah Senantara Harap Bendungan Sidan Mampu Atasi Krisis Air di Bali
GIANYAR (15 November): Bendungan Sidan yang dibangun di tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar, Bali diharapkan selesai pada akhir November 2024 ini sehingga bisa segera beroperasi demi memenuhi kebutuhan air baku di Bali. Apalagi, sejumlah daerah saat ini tengah mengalami kesulitan air.
“Dalam rapat tadi, kami mempertanyakan kesiapan Bendungan Sidan, apakah bisa beroperasi on schedule, yang dijadwalkan selesai 2024 ini. Tentu, manfaat yang kita harapkan bisa mengatasi masalah air di Bali yang sekarang lagi ada kesulitan,” ungkap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (14/11).
Anggota Fraksi Partai NasDem pertama dari Bali ini menjelaskan, kebutuhan air di Bali semakin mendesak, lantaran memiliki ribuan properti komersial seperti hotel, vila, dan restoran yang bergantung pada pasokan air yang stabil. Selama ini, ungkapnya, banyak properti yang terpaksa menggunakan PDAM yang tidak stabil.
Sedangkan, jika mengunakan air tanah, sulit lantaran perizinan penggunaan yang tidak mudah diperoleh karena telah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Isu itu, menurutnya, menambah tantangan dalam memenuhi kebutuhan pasokan air di Bali.
“Kita berharap dengan adanya Bendungan Sidan ini, bisa mengatasi kebutuhan air untuk properti di Bali. Sekarang properti yang ada di Bali dipaksakan untuk menggunakan air PDAM, sementara PDAM sering tidak stabil. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada banyak masalah bagi properti-properti kita,” imbuhnya.
I Nengah juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar menjalin kolaborasi yang efektif guna memastikan penyelesaian bendungan tepat waktu sekaligus manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat Bali.
Baginya, ketepatan waktu dan implementasi sistem pengolahan air yang efektif bisa menekan krisis air sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, yang juga sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya air.
“Harapan kita, terutama untuk pengusaha properti dan masyarakat, ini benar-benar bisa terjawab dan tidak lagi ada kesulitan air,” tandas I Nengah.
(dpr.go.id/*)
