Pesta Sabu di Lapas, Willy Desak Pembenahan secara Komprehensif
JAKARTA (20 November): Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta ada pembenahan menyeluruh di lembaga pemasyarakatan (Lapas) mengingat banyaknya kasus yang terjadi. Hal tersebut Willy sampaikan terkait viralnya video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel).
“Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak,” kata Willy di Jakarta, Selasa (19/11).
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan napi bebas menggunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah meminta kalapas dan kepala pengamanan lapas dinonaktifkan dalam rangka menjalani pemeriksaan.
“Langkah Menteri menonaktifkan kalapas sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan. DPR akan mendukung keputusan tentang langkah perbaikan yang akan diambil,” tandas Willy.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menilai perlu dilakukan reformasi besar-besaran dari jajaran petugas lapas dan pejabatnya agar semua bisa membuat program baru yang lebih baik.
“Istilahnya kita harus bersih-bersih bersama di lapas dari budaya yang sebelumnya mungkin tidak baik. Itu semua harus dibenahi dengan pendekatan humanis,” sebut Willy.
Wakil rakyat yang sudah dua periode duduk di Senayan itu menilai reformasi lapas diperlukan karena selama ini telah banyak kasus yang terjadi. Untuk itu Willy mendorong agar persoalan lapas diselesaikan secara komprehensif.
“Kita akan lelah kalau menyelesaikan kasus per kasus. DPR bersama Menteri bekerja komprehensif selesaikan persoalan lapas-lapas di Indonesia,” tegasnya.
Di sisi lain, Willy juga mengingatkan pentingnya fasilitas lapas yang memanusiakan manusia, meski merupakan tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan. Dengan fasilitas dan program yang baik, ia berharap pelaku kriminal bisa keluar menjadi ‘orang baru’ sehingga tidak kembali melakukan kesalahan.
“Fasilitas harus humanis, para petugas juga menjalankan fungsi dengan cara-cara yang humanis. Sudah barang tentu hal ini perlu pengelolaan yang humanis. Ini yang akan kita bahas dalam Panja Lapas ke depan,” tukas Willy.
(dpr.go.id/*)
