Penyusunan RUU Profesi Kurator Harus Libatkan Semua Pihak
JAKARTA (3 Desember): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Julie Sutrisno, mendukung upaya perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Semua pihak termasuk organisasi kurator, perusahaan, para debitur dan kreditur harus dilibatkan dalam penyusunan beleid itu.
“Jadi harus benar-benar didudukkan kembali, karena kita mau dorong juga perlu didetailkan. Dari pihak krediturnya jika dia pailit, debitur, dan kurator perlu duduk bersama,” ujar Julie dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Urgensi Perlindungan Profesi Kurator Melalui Pembentukan Undang-Undang’, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
legislator dari Dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu mengakui peran penting profesi kurator dalam penyelesaian kepailitan di Tanah Air. Profesi itu perlu mendapat perlindungan dengan undang-undang karena kerap dikriminalisasi.
“Saya juga kasihan dengan bapak-bapak kurator yang dipukuli segala macem. Padahal mestinya itu suatu berkat yang luar biasa, tapi dalam tanda kutip teraniaya dan tidak terlindungi,” ujarnya.
“Contohnya Sritex, itu perusahaan besar, karyawannya puluhan ribu, 50 ribu. Itu sedih loh kalau mengingat kembali. Kita bahas cuma perusahaannya, tapi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hak mereka apa? Tapi harus ada yang bela, yang bela mungkin kuratornya, dan kuratornya perlu dilindungi dengan undang-undang,” lanjutnya.
Namun Julie tidak menampik ada oknum kurator nakal yang juga ‘bermain’ dalam penyelesaian kepailitan suatu perusahaan. Untuk itu, penyusunan RUU itu harus melibatkan seluruh pihak terkait agar mendapat pandangan yang luas.
“Tetapi harus tahu juga, saya bertemu beberapa perusahaan bahwa krediturnya ada yang tidak benar, jadi no body perfect ya. Tapi bagaimana menganalisa semua kasus dengan hati Nurani. Mungkin kurator yang masuk penjara karena memang dia benar-benar salah,” ujarnya.
(yudis/*)
