Krisis Suriah, NasDem Dorong Pemerintah Pastikan Keselamatan Pekerja Migran RI
JAKARTA (13 Desember): Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional Muhammad Farhan mendorong pemerintah aktif memastikan keselamatan WNI di Suriah.
Hal tersebut disampaikan Farhan setelah kelompok anti Bashar Al-Assad berhasil merebut Damaskus sebagai pusat pemerintahan yang memicu krisis di Suriah. Kondisi ini merupakan kejatuhan rezim keluarga Assad selama 50 tahun berkuasa, setelah Presiden Bashar Al-Assad sendiri menguasai Suriah selama 24 tahun.
“Bukan hanya diplomat dan mahasiswa Indonesia yang ada di sana, tetapi juga pekerja migran asal Indonesia. Maka pemerintah RI harus menjadikan komunikasi yang baik dengan penguasa Suriah yang baru dan lembaga kemanusiaan internasional,” kata Farhan, Jumat (13/12).
Farhan menambahkan, pemerintah Indonesia juga perlu memastikan melalui berbagai forum multilateral agar krisis di Suriah tidak melanggar HAM.
“Mendorong pembicaraan transisi damai dan mendukung keanggotaan Suriah di semua lembaga internasional; tujuannya agar transisi kekuasaan di Suriah tetap berada di bawah ‘tatapan’ dunia untuk memastikan keselamatan masyarakat sipil di Suriah,” tegas Farhan, mantan anggota Komisi I DPR RI ini.
Lebih lanjut, Farhan memandang, Indonesia perlu menjalin komunikasi dengan semua negara atau state actors pihak yang terlibat di Suriah (Iran, USA dan Rusia) dan meminta menarik semua kekuatan militer mereka dari Suriah.
“Indonesia sebagai sesama anggota OKI ataupun PUIC dengan Suriah, pada saat seperti ini momen yang tepat dan sangat dibutuhkan untuk menunjukan solidaritas,” tandas Wali Kota Bandung terpilih ini.
Per 12 Desember 2024, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sudah 37 WNI dipulangkan ke tanah air. Dari data statistik Imigrasi Suriah, ada 1.162 WNI yang menetap di sana, dan mayoritas pekerja migran.(RO/RF)
