Saan Mustopa: Sumpah Jabatan Anggota DPR bukan Formalitas
JAKARTA (30 Desember): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menekankan bahwa sumpah jabatan anggota DPR bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral dan politik yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap anggota DPR telah bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya demi kepentingan bangsa dan negara. Ini bukan hanya janji di awal masa jabatan, tetapi pengingat yang harus terus dijalankan sepanjang masa tugas,” ungkap Saan saat memberikan sambutan dalam Indonesia Opinion Festival (IOF) 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12).
Saat menyebutkan bahwa IOF 2024 menjadi momen refleksi bagi anggota DPR untuk mengingat kembali esensi dari sumpah jabatan yang telah diucapkan. Melalui forum itu, DPR membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasan demi membangun Indonesia yang lebih baik.
“Festival ini adalah bukti bahwa DPR serius dalam menjalankan fungsi representasi. Melalui dialog seperti ini, kami ingin memastikan bahwa aspirasi rakyat benar-benar menjadi dasar dari kebijakan yang kami buat di DPR,” tambahnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Kawarang dan Purwakarta) itu menegaskan bahwa sumpah jabatan anggota DPR mencakup komitmen untuk mengupayakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja DPR sebagai wakil rakyat.
“Kami menyadari bahwa tanggung jawab sebagai wakil rakyat sangat besar. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Inilah yang menjadi inti dari sumpah jabatan,” kata Saan.
Acara IOF 2024 yang berlangsung selama dua hari, 29-30 Desember 2024, menghadirkan diskusi bertema “Apa yang Dapat Kita Lakukan untuk Indonesia yang Lebih Baik”. Diskusi mengusung berbagai topik seperti partisipasi politik kaum muda, mitigasi krisis iklim, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. (dpr.go.id/*)
