NasDem Berkomitmen Bantu Tingkatkan Pendapatan Sumba Tengah
JAKARTA (6 Februari): Sejumlah anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima aspirasi DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya meningkatkan akselerasi dan pendapatan daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran. “Tentang aspirasi tadi, pasti kami tampung, sudah dicatat oleh tenaga ahli fraksi. Jadi kami akan perjuangkan anggaran (Kabupaten Sumba Tengah) itu,” ujar anggota Komisi IX DPR, Julie Sutrisno Laiskodat, saat menerima audiensi pimpinan dan anggota DPRD Sumba Tengah, di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Legislator Partai
Langgar Kesusilaan, Rudianto Lallo Desak Polri Usut Ipda Fajri secara Pidana
JAKARTA (6 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, meminta agar anggota Polri yang melanggar kesusilaan dijerat secara pidana dan etik sesuai ketentuan perundang-undangan. “Bagi saya, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, di KUHP ada tiga, pemerkosaan ada empat, UU Kesehatan ada lima. Itu bukan delik aduan, itu delik umum,” jelas Rudianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Legislator Partai NasDem dari
Lola Oktavia: Pola Seleksi Anggota Polri Harus Segera Dibenahi
JAKARTA (6 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, mendesak Kepala Lemdiklat Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) untuk segera membenahi pola seleksi dan pendidikan anggota Polri. Hal itu merujuk pada riwayat perilaku anggota Polri di sejumlah daerah yang terjerat kasus pidana dan etik, sehingga mencoreng citra institusi Polri. “Mestinya pada saat pendidikan sudah ada catatan tentang perilaku setiap personel Polri sehingga membantu proses pengawasan selanjutnya,” ujar Lola di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan
Sri Wulan Soroti Efisiensi Anggaran Dalam Program Digitalisasi dan Sertifikasi Halal
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyoroti efisiensi anggaran dalam program sertifikasi halal yang tetap mampu mencapai target yang dicanangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jika efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi capaian, ia menilai seharusnya langkah tersebut diterapkan sejak awal. "Kalau efisiensi saja bisa, kenapa kemarin tidak efisiensi sejak awal? Jika target tetap tercapai, berarti ada kelebihan anggaran di situ," ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Legislator NasDem Dukung Pembentukan Tim Perlindungan Anak di Ranah Digital
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital. Hal itu penting untuk membatasi anak dalam bermedia sosial (medsos). "Kami sangat mendukung dan mengapresiasi pembentukan satgas ini, di mana kita tahu bahwa kondisi media sosial saat ini dalam tahap darurat untuk menjadi atensi dari pemerintah," kata Amelia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Amelia mengatakan, konten negatif seperti kekerasan hingga pornografi sejatinya bebas berkeliaran
Pengelolaan Investasi yang Efisien Diharapkan Mampu Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
JAKARTA (5 Februari): Pengelolaan investasi secara efisien diharapkan mampu ikut mendorong pencapaian target-target pertumbuhan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Kehadiran Danantara merupakan langkah besar yang diambil pemerintah dalam pengelolaan aset negara, yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada diskusi daring bertema Peran Danantara dalam Percepatan Pembangunan Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Diskusi yang dimoderatori Usman Kansong (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Burhanuddin Abdullah (Ketua
Sugeng Apresiasi Langkah Cepat Presiden Mengoreksi Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg
JAKARTA (5 Februari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengoreksi kebijakan Menteri ESDM terkait distribusi LPG 3 kg. Presiden meminta mata rantai pengecer LPG 3 kg tetap aktif untuk menjadi sub pangkalan resmi. Langkah itu menurut Sugeng tepat karena penggunaan LPG 3 kg diharapkan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan rantai pasok dan distribusi yang stabil kepada masyarakat. “Jadi, kita terima kasih telah dipulihkan lagi oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru, utamanya dalam
Pemerintah Diminta Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim ayub, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Tanah Air. "Kalau ini (pelanggaran HAM) terselesaikan, inilah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan dari Menteri HAM, yang bisa kita selesaikan dengan baik," ujar Muslim dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Terlebih pada 2023 lalu negara sudah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu. Kala
Ning Dini Dorong Baznas Tingkatkan Kuota Beasiswa untuk Santri di Ponpes Berskala Kecil
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meningkatkan kuota beasiswa pendidikan bagi santri di sejumlah pondok pesantren (ponpes) berskala kecil di Indonesia. "Jadi di dapil saya Jawa Timur II, Pasuruan dan Probolinggo ini banyak pondok pesantren. Tidak hanya pondok pesantren besar tapi banyak juga pondok pesantren kecil di sini butuh perhatian dari pemerintah. Kalau pondok pesantren besar mungkin banyak dikenal dan bantuan juga datang dari pemerintah setempat, tapi kalau pondok pesantren kecil
Muslim Ayub Minta BPIP Fokus Tingkatkan Pengamalan Pancasila di Daerah Terpencil
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengkritik pelaksanaan program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini dikenal melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Masyarakat Indonesia lebih mengenal BPIP melalui Paskibraka, padahal tugas utama lembaga itu jauh lebih luas, yakni untuk membina pengamalan Pancasila di seluruh wilayah Indonesia. "BPIP ini identik dengan pelaksanaan program Paskibraka. Jadi masyarakat Indonesia tahunya Paskibraka itu BPIP. Ini program yang selama ini ada di BPIP. Tapi mohon maaf saya harus sampaikan dalam