Krisis Kesehatan Global: Tantangan Norovirus dan HMPV pada Sistem yang Rentan
Oleh Kol (Purn) dr. Friedrich M Rumintjap Praktisi Kesehatan/Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor Tahun 2025 menunjukkan dunia tengah menghadapi krisis kesehatan yang kompleks. Lonjakan kasus Norovirus di Amerika Serikat dan Human Metapneumovirus (HMPV) di Tiongkok menjadi bukti nyata bahwa sistem kesehatan global masih rapuh. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap menghadapi tantangan ini? Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jumlah kasus Norovirus di Amerika Serikat pada 2024 adalah yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Virus ini mudah menular melalui permukaan yang terkontaminasi atau kontak langsung, terutama
Program Prioritas Pendidikan Dasar dan Menengah Butuh Dukungan Semua Pihak
JAKARTA (4 Januari): Sejumlah program prioritas sektor pendidikan dasar dan menengah harus mendapat dukungan semua pihak agar mampu direalisasikan demi mewujudkan proses belajar mengajar yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan tangguh. "Program-program yang diprioritaskan pemerintah di sektor pendidikan dasar dan menengah harus mampu diwujudkan demi peningkatan layanan pendidikan bagi setiap anak bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2025). Pada Taklimat Media Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jakarta, Selasa (31/12) lalu, Menteri
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
JAKARTA (3 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasalnya, MK memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah yang disebut constitutional engineering atau rekayasa konstitusi agar mengantisipasi kandidat capres-cawapres yang terlalu banyak sehingga dikhawatirkan kontra produktif dengan cita-cita demokrasi. “MK juga memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan konstitusional engineering atau
Wujudkan Sistem Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang Efektif
JAKARTA (3 Januari): Terus perkuat kolaborasi antarinstitusi dalam membangun sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang efektif, sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing. "Sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan harus dibangun sejak dini dengan melibatkan sejumlah institusi terkait. Penguatan kolaborasi antarinstitusi harus mendapat dukungan semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/1/2025). Pada Kamis (2/1) lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan
Ayep Zaki dan Bobby Maulana Raih Sukabumi Award 2024
SUKABUMI (2 Januari): Wali Kota Sukabumi terpilih Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Sukabumi terpilih Bobby Maulana menerima penghargaan bergengsi dalam ajang Sukabumi Award 2024. Acara tersebut digelar untuk memperingati Hari Jadi ke-16 Radar Sukabumi di Hotel Anugrah, Senin (30/12/2024). Ayep Zaki yang juga anggota Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu dinobatkan sebagai Tokoh Inovator Ekonomi Kreatif, sementara Bobby Maulana menerima penghargaan sebagai Tokoh Muda Influential Inspiratif. Keduanya dianggap berkontribusi besar dalam membangun dan menginspirasi masyarakat Sukabumi. “Terima kasih kepada Radar Sukabumi atas
Realisasi Wajib Belajar 13 Tahun Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak
JAKARTA (2 Januari): Realisasi program wajib belajar 13 tahun sejak Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) harus menjadi perhatian semua pihak, sebagai bagian proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. "Rencana pemberlakuan wajib belajar sejak TK atau pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mendapat perhatian dan pemahaman semua pihak, sehingga upaya membangun SDM nasional yang lebih baik dapat diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2025). Catatan United Nations Children's Fund (UNICEF) mengungkapkan pentingnya perkembangan anak
Sahroni Minta Pemberantasan Korupsi 2025 Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara
JAKARTA (2 Januari): Seluruh penegak hukum diminta meningkatkan kolaborasi agar pemberantasan korupsi pada 2025 semakin terarah dan fokus pada pemulihan atau pengembalian kerugian negara. "Komisi III berharap di tahun 2025 ini semua instansi penegak hukum bisa saling berkolaborasi untuk memberantas dan mencegah korupsi, sebagaimana menjadi concern utama Pak Presiden Prabowo," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangannya, Rabu (1/1/2025). Sahroni menegaskan bahwa upaya pemberantasan tidak hanya fokus pada pemidanaan tetapi harus memaksimalkan pemulihan kerugian negara. "Paradigmanya harus diubah, bukan lagi hanya berfokus pada pidana
Wahidin Berharap Biaya Haji 2025 tidak Menambah Beban Masyarakat
JAKARTA (2 Januari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi calon jemaah haji saat hendak menetapkan kenaikan biaya haji 2025. “Kita harus mengutamakan semangat spiritual dalam membantu meringankan beban masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa makin terbebani,” tegas Wahidin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Legislator Partai NasDem
Ketua Komisi II DPR: Putusan MK Babak Baru Lanskap Demokrasi Indonesia
JAKARTA (2 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold). “Kami menghormati, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus persentase presidential threshold sebagaimana ketentuan perundang-undangan saat ini,” ujar Rifqinizamy di Jakarta, Kamis (2/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan
Kenaikan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah Wujud Keberpihakan pada Rakyat
JAKARTA (2 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jiddan, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Penerapan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12 % merupakan implementasi UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan itu efektif diterapkan mulai 1 Januari 2025. "Sikap Presiden adalah sikap yang sangat solutif dari seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengambil kebijakan berdasar konstitusi dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat, dengan memberikan solusi