Petani NasDem Garut Bagikan Pupuk Gratis ke Petani Binaan
GARUT (30 Januari): Partai NasDem Kabupaten Garut, melalui Petani NasDem yang merupakan organisasi sayap Partai NasDem, memberikan bantuan pupuk gratis kepada petani binaan yang tersebar pada 42 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pembagian pupuk, secara simbolis dimulai di Desa Dano, Kecamatan Leles, Rabu (29/1/2025). “Kecamatan lain akan menyusul,” ujar Ketua Petani NasDem Kabupaten Garut, Ajah Sutisna atau yang dikenal sebagai H. Awang, Kamis (30/1/2025). Menurut H. Awang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPD Partai NasDem Kabupaten Garut, hingga saat
NasDem Malaysia Minta Kasus Penembakan WNI Diselesaikan secara Profesional
KUALA LUMPUR (30 Januari): Ketua Partai NasDem Malaysia, Tengku Adnan, menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan kasus penembakan lima Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1). Dia berharap penyelesaiannya dilakukan secara transparan dan profesional. "Kami meminta agar kasus ini dapat diselesaikan dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Kami yakin otoritas Malaysia bekerja secara profesional untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini," ujar Tengku Adnan dalam keterangannya, Kamis (30/1). Tengku Adnan juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pemerintah Indonesia,
Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari Memiliki Legitimasi Yuridis
JAKARTA (30 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 6 Februari 2025 memiliki legitimasi yuridis. Mereka yang dilantik pada tanggal tersebut merupakan kepala daerah terpilih yang tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi yang masih bersengketa di MK, pelantikan akan dilakukan setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Rifqy, konstruksi hukum UU No. 10/2016 tentang Pilkada memungkinkan pelantikan kepala daerah terpilih dengan tidak serentak, tanpa menghilangkan makna keserentakan. "Dalam pengertian, serentak bagi mereka
Fauzi Amro: Tingkatkan Pengawasan Peredaran Uang Palsu
KARAWANG (30 Januari): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, meminta seluruh pihak meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu di Indonesia dalam momentum libur nasional dan hari keagamaan. “Momentum seperti Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Jika tidak diawasi dengan baik, ini bisa berdampak pada lonjakan harga barang dan inflasi,” ujar Fauzi saat kunjungan spesifik (kunspek) ke Bank Indonesia dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan
Legislator NasDem Desak Polri Jerat Penganiaya Anak di Nias dengan Pasal Berlapis
JAKARTA (30 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, geram dengan ulah pelaku yang menganiaya NN, 10, di Nias Selatan, Sumatera Utara. Polri didesak menjerat pelaku dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan pasal perlindungan anak. “Saya minta polisi pastikan kasus ini diusut tuntas sehingga korban bisa mendapat keadilan. Jerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan dan pasal perlindungan anak, dengan pidana maksimal," kata Sahroni, Rabu (29/1/2025). Sahroni juga mendesak korban dipisahkan dari keluarga yang menganiayanya demi keamanan korban. Pelaku juga harus menjalani pemeriksaan kejiwaan
Indonesia-Kanada Berpeluang Kerja Sama terkait Manajemen Perbatasan
JAKARTA (30 Januari): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti ketertarikan Indonesia terhadap sistem manajemen perbatasan Kanada yang dinilai efektif. Hal itu dikemukakan saat menerima kunjungan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, ke Komisi XIII DPR RI. Komisi XIII DPR mengapresiasi pertemuan tersebut yang membahas berbagai isu strategis, termasuk ekonomi, energi, serta manajemen perbatasan dan imigrasi. "Kanada memiliki pengalaman dalam mengelola perbatasan dengan baik, terutama karena berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Kami ingin mempelajari bagaimana mereka mengelola imigrasi, termasuk kursus reguler yang diberikan kepada
Fauzan Khalid Berkomitmen Perjuangkan Aspirasi Tenaga Honorer
LOMBOK BARAT (30 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) agar segera diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Aspirasi disampaikan Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Lombok Barat yang menghimpun aspirasi dari sejumlah tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN). “Kami komit akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer. Ini karena alasan kemanusiaan agar teman-teman tenaga honorer mendapatkan penghidupan yang layak,” ujar Fauzan dalam pertemuan dengan Aliansi Honorer R2 dan
Sahroni Minta Tindak Tegas Oknum Polisi yang Diduga Paksa Pacar Lakukan Aborsi
JAKARTA (30 Januari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong penindakan tegas pada oknum polisi di Aceh yang diduga memaksa pacarnya melakukan aborsi. “Saya minta Propam Polda Aceh bisa tegas tangani oknum ini. Langsung pecat saja dan lanjut proses pidananya, karena aborsi itu termasuk pidana," kata Sahroni, Kamis (30/1/2025). Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menilai perbuatan pelaku sangat tidak bertanggung jawab. Pelaku harus menanggung konsekuensi hukum yang tegas. "Jangan hanya dilihat dari posisinya sebagai seorang polisi, tapi juga tindakan pidananya yang sangat tidak
Rifqinizamy Minta Pemilik SHGB dan SHGU di Perairan Tangerang Dibuka ke Publik
JAKARTA (30 Januari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta aparat menindak jika ada indikasi pelanggaran pidana dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Semua harus dibuka secara terang benderang kepada publik, termasuk siapa pelaku dan pihak yang terlibat. "Jika memang terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Penyelidikan untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang, siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut
Ayep Zaki Sampaikan Usulan Perluasan Kota Sukabumi ke Gubernur Jabar Terpilih
SUBANG (30 Januari): Wali Kota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, mengusulkan perluasan wilayah Kota Sukabumi dengan menggabungkan lima kecamatan dari Kabupaten Sukabumi. Lima kecamatan yang diusulkan bergabung itu dikenal dengan istilah Susukecir, terdiri dari Kecamatan Gegerbitung, Kebonpedes, Cireunghas, Sukalarang, dan Sukaraja. Ayep Zaki menyampaikan usulan tersebut dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, Rabu (29/1/2025). Pertemuan dihadiri oleh kepala daerah terpilih se-Jawa Barat. Ayep Zaki yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sukabumi itu menegaskan bahwa usulan ini akan