Tingkatkan Pengawasan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Ibadah Haji
JAKARTA (6 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 senilai Rp89.410.258,79.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelanggara Haji (BPH), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
“Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Komisi VIII maupun dalam Panja BPIH Tahun 2025, Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79,” ujar Sri Wulan.
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, sikap Fraksi Partai NasDem konsisten untuk terus berpihak kepada masyarakat, terutama kepada calon jemaah haji 2025.
Termasuk mengoptimalkan peran dalam meningkatkan layanan haji dan memastikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji tetap terjangkau.
“Fraksi Partai NasDem konsisten berpihak kepada masyarakat untuk terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien, tepat guna, dan tidak memberatkan beban masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” jelas Sri Wulan.
Ia juga menekankan bahwa kesepakatan BPIH telah dirumuskan dan dibahas bersama dalam rapat panja dengan pemerintah. Namun, ia memberikan sejumlah catatan konstruktif agar penyelenggaraan ibadah haji 2025 dapat sesuai dengan harapan.
Sri Wulan menyebut Fraksi Partai NasDem meminta adanya transparansi komponen BPIH agar masyarakat memahami informasi terkait biaya haji secara utuh.
“Fraksi Partai NasDem mendorong transparansi komponen-komponen BPIH tahun 2025. Keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan semua komponen biaya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” jelasnya.
Ia juga menilai proporsi biaya haji yang dibebankan kepada jemaah dan nilai manfaat menjadi formulasi yang berimbang dan berkeadilan. Kesepakatan tersebut menjadi cerminan penyelenggaraan ibadah haji yang ideal bagi masyarakat.
“Fraksi Partai NasDem memandang proporsi BPIH sebesar 62% dari nilai BPIH dan nilai manfaat sebesar 38% dari BPIH merupakan formula yang adil dan berimbang. Skema ini untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji dengan tidak memberatkan calon jemaah dan nilai manfaat tetap optimal untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya,” ujar dia.
Di sisi lain, Sri Wulan juga mengapresiasi maskapai penerbangan yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025. Meskipun terdapat upaya menjaga biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap terjangkau, tetapi kualitas layanan penerbangan yang diterima jemaah tidak dikurangi.
“Dengan catatan tidak mengurangi kualitas pelayanan calon jemaah haji dan memberikan kenyamanan serta mendorong maskapai Lion Air untuk menggunakan pesawat dengan kualitas layanan terbaik dan tidak berbeda dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines,” kata dia.
“Fraksi Partai NasDem mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji serta meringankan beban biaya dari jemaah haji,” lanjutnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap sejumlah layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi fokus Fraksi Partai NasDem DPR RI. Pengawasan akan diupayakan secara simultan agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai rencana yang telah disusun.
“Fraksi Partai NasDem mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pengawasan di setiap tahapan,” pungkas Sri.
(safa/*)
