Amelia Anggraini: Organisasi Pengamanan Laut Belum Efektif
JAKARTA (11 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, meminta Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk mempercepat pembentukan Sea and Coast Guard Indonesia yang bertugas mengamankan laut.
“Kami mohon koordinasi dari Kemenko Polkam untuk mempercepat pembentukan Sea and Cosat Guard agar tidak ada lagi tarik-menarik kewenangan antarinstansi,” ujar Amelia saat Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Wamenko Polkam, Lodewijk Paulus dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mengungkapkan, penyatuan institusi dalam upaya menjaga keamanan laut dibutuhkan demi meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Pasalnya, sejumlah instansi merasa memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan laut.
“Saya ingin mempertegas kembali soal penataan kelembagaan. Jadi model organisasi pengamanan laut saat ini memang belum efektif, masih banyak lembaga yang bertugas di laut dengan kewenangan yang overlapping, menyebabkan inefisiensi rantai komando dalam pembiayaan dan sumber daya manusianya,” ungkap Amelia.
Menurutnya, Indonesia sudah saatnya melakukan penyatuan institusi bernama Sea and Coast Guard agar dapat memastikan kewenangan berada di lembaga yang tepat.
“Menurut pandangan saya, sudah saatnya Indonesia beralih ke pendekatan single institution yakni Indonesia Sea and Coast Guard. Sea and Cosat Guard ini yang akan menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan laut,” jelasnya.
Ia menerangkan, personalia di Sea and Coast Guard dapat diisi dari sejumlah lembaga seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepala Pangkalan Penjagaan Laut (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polairud, dan Bea Cukai.
Termasuk, memastikan tugas pokok dan fungsi para personalia yang tergabung dalam Sea and Coast Guard dapat sesuai dengan ketentuan.
“Adapun fungsi dari masing-masing kementerian harus dipertegas, misal KKP lebih fokus riset, perikanan, dan pemberdayaan nelayan, bukan membangun armada patroli sendiri,” pungkasnya.
(Safa/*)
