Kementerian-Lembaga Mesti Selaraskan Implementasi Program dengan Visi Presiden
JAKARTA (12 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga menyelaraskan implementasi program dengan visi Presiden Prabowo Subianto, setelah kebijakan efisiensi anggaran.
“Sekarang Pak Prabowo kasihan, beban tinggi, utang sekian ribu triliun, tiba-tiba Bapak-Bapak semua mengajukan visi-misi yang barangkali ‘keluar’ dari konteks visi-misi Presiden,” ujar Asep saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Koperasi, BP Batam, BPKS Sabang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, penyelarasan program yang terkena efisiensi tetap harus merujuk pada capaian target visi Presiden Prabowo.
Penyesuaian anggaran tersebut diharapkan tidak menurunkan performa kinerja kementerian, lembaga, dan badan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kan isu besarnya gampang aja, bagaimana Astacita terpenuhi, (pertumbuhan ekonomi) 8 persen tetap kita endorse, kita dorong, dengan porsi yang ada,” ungkap Asep.
Menurutnya, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Terlebih faktor beban utang dan beragam hal lain, agar terjadi keseimbangan fiskal.
“Saya setuju efisiensi. Kenapa? Saya kira mindset kita barangkali harus kita ubah. Dulu terlalu jor-joran APBN, bahkan sampai ngutang. Efeknya juga tidak signifikan, bahkan membebani akhirnya. Utang Rp8.000 triliun, enggak main-main. Artinya, itu konsekuensi logis dari apa yang dikerjakan menteri-menteri sebelumnya,” jelasnya.
Untuk itu, program kementerian, lembaga, dan badan yang terkena efisiensi anggaran harus diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo dalam menentukan arah di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia.
“Pak Prabowo berpikir, beliau punya visi dan tentu akhirnya tidak ada visi menteri, visi kepala badan. Harus clear itu barang. Kalau menteri dan kepala badan suka rapat kabinet, saya pernah di provinsi, berapa kali kita mengalami situasi seperti ini,” paparnya.
“Saya di Jawa Barat, dari Rp40 triliun ke Rp29 triliun, itu biasa aja. Sepanjang kita menentukan skala prioritas yang pas dengan porsi anggaran yang ada. Jadi sebelum bicara angka harus ada visi dan misi dulu, jangan dipaksakan,” pungkasnya.
(Safa/*)
