Amelia Harap Efisiensi di Kemenlu tidak Berdampak pada Layanan Inti Diplomasi
JAKARTA (13 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengusulkan agar efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) difokuskan pada pos-pos yang tidak langsung berdampak pada layanan inti diplomasi, perlindungan WNI, dan pemenuhan kewajiban internasional.
“Indonesia memerlukan diplomasi yang kuat untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kami berharap Kemenlu tetap diberikan ruang fiskal yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” kata Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kemenlu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Amelia memahami bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara. Dia mendukung langkah-langkah efisiensi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola anggaran.
Namun, menurut Amelia, pemangkasan anggaran yang mencapai Rp2,03 triliun berpotensi berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemenlu. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya pelindungan WNI di luar negeri, diplomasi dan kerja sama internasional, pembayaran sewa dan infrastruktur perwakilan RI, serta kontribusi organisasi internasional.
“Terkait pelindungan WNI di luar negeri, anggaran program ini mengalami pengurangan sebesar 22,4%. Kami berharap efisiensi tidak menghambat layanan bagi WNI di luar negeri, terutama dalam situasi darurat seperti konflik atau bencana,” tegasnya.
Sementara itu, terkait diplomasi dan kerja sama internasional, mengalami efisiensi anggaran sebesar 25,1%. Hal itu bisa mengurangi efektivitas Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Amelia menekankan pentingnya diplomasi ekonomi, keamanan, dan perlindungan kepentingan nasional di forum internasional.
Terkait pembayaran sewa dan infrastruktur perwakilan RI, lanjut Amelia, pemotongan anggaran berisiko menghambat pembayaran sewa 99 gedung kantor dan wisma Perwakilan RI serta fasilitas rumah dinas bagi 1.133 home staff.
“Ini dapat berdampak pada kinerja diplomatik Indonesia di luar negeri,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu.
Amelia juga menyoroti pentingnya kontribusi Indonesia pada organisasi internasional. Keterlambatan pembayaran kontribusi dapat menurunkan kredibilitas Indonesia di berbagai forum internasional.
“Kami berharap alokasi untuk hal ini tetap diprioritaskan.” pungkas Amelia.
(Yudis/*)
