Andina Narang Minta Kementerian Komdigi Transparan soal Pembangunan BTS
JAKARTA (13 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk transparan terkait titik-titik pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Prinsipnya, harus ada pemerataan akses informasi dan telekomunikasi.
“Saya ingin ada pemerataan di 38 provinsi, sehingga kita semua merasakan, masyarakat juga merasakan hasilnya, dan juga terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” kata Andina dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kemkomdigi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Dalam rapat dengan Menteri Komdigi sebelumnya, Andina sempat menyinggung masalah 316 BTS yang rusak di seluruh Indonesia. Dia jua menyoroti masih banyak blank spot yang hampir ada di semua provinsi.
“Kami sangat mengerti dengan efisiensi (anggaran) ini, akan terhambat, terlambat. Tapi yang saya ingin sampaikan, walaupun dengan adanya efisiensi, tetap harus ada pemerataan, yang paling penting pemerataan. Jangan sampai pembangunan hanya di satu pulau saja,” ujarnya.
Andina mencontohkan, sering kali menyambangi daerah di dapilnya Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tidak memunyai akses internet sama sekali. Hal itu membuat masyarakat kesulitan mendapat akses informasi.
“Jadi mereka sangat jauh sekali dari informasi-informasi yang ada. Maka dari itu, kami juga minta transparasi untuk nanti pemasangan BTS di mana, pemeliharaan BTS di mana, dan juga pemasangan aliran internet di mana, minta adanya transparansi,” ujarnya.
Andina berharap para mitra kerja yakni Kemkomdigi, KPI, KIP, dan Dewan Pers tetap bekerja optimal dalam pelayanan masyarakat, meski mengalami efisiensi anggaran.
“Komisi I selalu siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bapak dan ibu, sehingga nanti kedepannya pelayanan publik, komunikasi publik tidak ada masalah. Masyarakat tidak boleh terkena dampak dari adanya efisiensi anggaran ini,” tegasnya.
Andina juga mendukung Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp280 miliar untuk melanjutkan pembangunan dan perawatan Pusat Daya Nasional (PDN) Cikarang.
“Apalagi ini untuk PDN Cikarang, saya sudah ke sana, sudah hampir 80% selesai, tinggal launching saja. Sangat disayangkan jika tidak dilanjutkan. Ini adalah jantung dari data nasional kita,” pungkas Andina.
(Yudis/*)
