Perlu Evaluasi Menyeluruh Sikapi Kemenangan Kotak Kosong di Dua Pilkada
PANGKALPINANG (14 Februari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, meminta semua pihak melakukan evaluasi terkait kemenangan kotak kosong pada Pilkada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Tingkat partisipasi pemilih juga rendah, hanya sekitar 60%.
Baik penyelenggara pemilu, pemda, dan partai politik harus mengevaluasi diri atas kejadian kotak kosong yang unggul atas pasangan calon tunggal di kedua daerah itu. Belum lagi ditambah dengan tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah.
“Kok bisa di daerah itu hanya ada satu pasangan calon dan kalah melawan kotak kosong? Pertanyaan ini berlaku untuk kita semua, utamanya partai politik,” ujar Fauzan dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (13/2/2025).
Fauzan mendorong penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk lakukan evaluasi. Demikian juga pemda dan partai politik perlu berbenah.
“Saya sebagai orang di partai politik juga perlu mengevaluasi kejadian seperti ini untuk dibawa di tingkat pusat atau DPP,” ujar Fauzan.
Menurutnya, kejadian tersebut akan berimbas pada penundaan pelantikan kepala daerah, karena desain awal yang dirancang dalam UU Pemilu, pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak. Demikian juga dengan pelantikan dilaksanakan secara serentak pula.
“Komisi II DPR sampai berkali-kali rapat dengan Kemendagri membahas persoalan penundaan pelantikan kepala daerah. Ada juga yang masih sengketa di MK, bahkan kita sering berdebat dengan pemerintah dalam rapat-rapat terkait penundaan pelantikan kepala daerah, karena memang desain awalnya pelaksanaan dan pelantikan di laksanakan serentak,” terang Fauzan.
Terkait rendahnya tingkat partisipasi, legislator dari Dapil NTB II (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu mengatakan, seberapa pun anggaran sosialisasi yang diberikan untuk KPU, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih.
“Menurut saya yang paling efektif adalah dari kesadaran masyarakat sendiri, partai politik, dan bahkan pasangan calon. Mereka pasti lebih mampu menjangkau masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Itulah sebabnya saya katakan evaluasi tidak hanya oleh penyelenggara tetapi juga oleh calon dan partai politik,” jelasnya.
(dpr.go.id/*)
