DPRD Kota Ternate Pertanyakan Komitmen Wali Kota Soal Layanan Kesehatan Gratis
TERNATE (17 Februari): Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kota Ternate mengalami kendala serius akibat tunggakan utang yang mencapai Rp17,7 miliar sejak 2023 hingga tahun anggaran berjalan.
Akibatnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional Daerah dengan skema Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi andalan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, kini tidak lagi dapat berjalan optimal.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate dari Fraksi Partai NasDem, Nurlaela Syarif, menyoroti ketidakpastian nasib layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.
“Jika hari ini, besok, dan seterusnya belum ada kepastian, maka masyarakat tidak mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan tidak akan bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit rujukan BPJS,” tegas Nurlaela, dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).
Nurlaela mengungkapkan, DPRD telah berulang kali mengingatkan Pemkot agar menjadikan komitmen terhadap UHC dan BPJS Kesehatan gratis sebagai prioritas utama.
Menurutnya, masyarakat yang sakit dan membutuhkan rawat inap, obat, serta biaya pengobatan harus tetap mendapatkan haknya secara gratis.
“Kami sedih dan prihatin karena dalam tiga bulan terakhir banyak masyarakat yang mengadu ke kami. Mereka harus membayar jutaan rupiah untuk pengobatan di rumah sakit karena layanan UHC BPJS Kesehatan gratis terblokir akibat tunggakan Pemkot,” ungkap Nurlaela.
Menurutnya, Wali Kota Ternate harus mengambil peran langsung dengan duduk bersama tiga dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan, untuk membenahi sistem data kependudukan penerima bantuan iuran (PBI). Dari data 79% penduduk yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, terdapat banyak kasus di mana orang yang sudah meninggal, telah bekerja, atau pindah dari Kota Ternate masih tercatat dalam sistem.
“Jika sistem ini diperbaiki dan migrasi data dari penerima bantuan daerah APBD Kota Ternate bisa dialihkan ke APBD Provinsi atau APBN, maka beban anggaran daerah bisa berkurang dan program UHC bisa tetap berjalan,” jelasnya.
Nurlaela berharap Wali Kota segera mengambil tindakan agar program ini tetap berlanjut. “Jika Pemkot tidak punya utang, begitu ada masyarakat sakit dan butuh perawatan, mereka bisa langsung terlayani. Tetapi karena utang belum dibayar, masyarakat kurang mampu kini harus membayar sendiri. Ini sangat disayangkan,” tutup Nurlaela.
(WH)
