Butuh Afirmasi dan Edukasi Dorong Perempuan ke Ranah Politik
JAKARTA (26 Februari): Butuh langkah afirmasi dan edukasi untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik.
“Tantangan terbesar kita adalah melahirkan perempuan yang tahu dan mau terjun ke dunia politik serta mampu berada di depan dalam pengambilan keputusan di ranah publik,” kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, pada Diskusi Publik bertema Memperkuat Kesadaran dan Aksi Melawan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik, yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Jakarta, Rabu (26/2).
Hadir pada acara tersebut antara lain Sita Aripurnami (Direktur Eksekutif Women Research Institute/ WRI), Rachmat Bagja (Ketua Bawaslu Republik Indonesia), Ahmad Dolly Kurnia Tanjung (Wakil Ketua Baleg DPR RI dan anggota Komisi II DPR RI), dan Irjen Pol (Purn) Desy Andriani (Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
Menurut Lestari, sebagian besar perempuan tidak ingin menempatkan dirinya di dunia politik.
Oleh karena itu, lanjutnya, langkah afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam dunia politik sangat diperlukan.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu berpendapat, political will dari para pemangku kepentingan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi di organisasi sangat penting untuk mendukung perempuan agar mampu berkiprah dalam politik.
Diakui Rerie, saat ini belum ada wadah atau organisasi yang secara serius mampu membuat perempuan ‘terbuka matanya’ betapa pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, upaya untuk mengedukasi perempuan di semua tingkatan sosial harus dilakukan secara masif agar keberanian dan pemahaman perempuan terkait pentingnya keterlibatan dalam politik, bisa terus tumbuh.
Selain itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, partai politik, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem politik yang mendukung peran aktif perempuan di dalamnya. (*)
