Masyarakat Diimbau tak Terpengaruh Ajakan Tarik Dana dari Bank BUMN
JAKARTA (26 Februari): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengimbau masyarakat agar tak terpengaruh oleh ajakan untuk menarik dana dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan.
“Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat untuk tetap rasional dan tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang bisa berdampak pada stabilitas sektor keuangan,” ujar Fauzi melalui keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kota Palembang, dan Lubuklinggau) itu mengungkapkan, keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bertujuan untuk memperkuat dan menopang perekonomian nasional.
“Keberadaan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang dikelola LPI (Lembaga Pengelola Investasi) bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, menarik investasi, dan bukan untuk melemahkan industri perbankan nasional,” ungkap Fauzi.
Ia meyakinkan bahwa bank-bank di bawah naungan BUMN memiliki fundamental yang kuat dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemunculan narasi ajakan menarik dana justru akan melemahkan sektor keuangan Indonesia.
“Kami memahami bahwa munculnya ajakan menarik dana dari bank BUMN di media sosial adalah bagian dari dinamika respons publik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk peresmian Danantara. Namun, saya ingin menegaskan bahwa sistem perbankan nasional kita, khususnya bank-bank BUMN, memiliki fundamental yang kuat dan diawasi secara ketat oleh OJK serta otoritas terkait,” paparnya.
Untuk itu, Komisi XI DPR berkomitmen akan mengawasi seluruh kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan dan investasi. Terutama, memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Komisi XI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan investasi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya.
(Safa/*)
