DPS Gelar Reses di Balumbang Jaya, Soroti Masalah Air Bersih dan Stunting

Getting your Trinity Audio player ready...

BOGOR (2 Maret): Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai NasDem Devie Prihartini Sultani, S.E. (DPS) memulai kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2025 di daerah pemilihannya. Reses kali ini berlangsung di Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, DPS mendengar dan menyerap langsung aspirasi warga sekaligus mencari solusi akan masalah yang dihadapi. Salah satu keluhan utama yang ia temui adalah terkait layanan Perumda Tirta Pakuan atau PDAM Kota Bogor.

“Di wilayah Balumbang Jaya, saya mendapati banyak keluhan terkait suplai air bersih yang sering terganggu. Selain itu, masih banyak warga yang belum bisa berlangganan PDAM karena keterbatasan finansial,” ungkap DPS dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).

Sebagai bentuk respons, Srikandi NasDem di DPRD Kota Bogor itu berencana mengusulkan program pemasangan jaringan PDAM gratis bagi warga kurang mampu.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Saya akan mendorong Perumda Tirta Pakuan untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain masalah air bersih, DPS juga menyoroti persoalan kesehatan, terutama kasus stunting di Balumbang Jaya. Menurutnya, masih ada sembilan anak yang mengalami stunting tetapi belum terdata oleh puskesmas setempat.

“Kami akan berkoordinasi dengan Anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil Jawa Barat III Ananda Tohpati untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi stunting melalui program ‘Baluntas’ (Balumbang Jaya Tuntas Stunting). Bantuan berupa sembako dan susu berkualitas akan disalurkan kepada anak dan keluarga terdampak,” jelasnya.

DPS juga mendorong koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor agar anak-anak penderita stunting mendapatkan pemantauan dan intervensi yang lebih optimal.

“Harapan kami adalah bisa mengentaskan stunting bersama. Kota Bogor yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara dan memiliki Istana Presiden harus menjadikan program ini sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tutupnya.

(WH)