Cek Kesehatan Gratis Berpotensi Tingkatkan Tagihan BPJS Kesehatan
JAKARTA (4 Maret): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menyoroti potensi defisit anggaran BPJS Kesehatan akibat lonjakan pasien rujukan dari program pemeriksaan kesehatan gratis.
Menurutnya, program cek kesehatan gratis akan membuat masyarakat mengetahui catatan medis yang mesti ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
“Bila terdeteksi bapak atau ibu ada gejala stroke, ada potensi sakit jantung, lalu dirujuk. Ketika dirujuk, pasti berlanjut ke tagihan BPJS yang akan naik. Sementara, saat rapat dengan direksi BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan di 2024 mengalami defisit Rp9,56 triliun. Berarti tahun 2025 akan makin besar defisit BPJS,” ujar Nurhadi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengingatkan, jika defisit BPJS semakin membengkak, pemerintah bisa menaikkan iuran peserta untuk menutupi kekurangan tersebut.
Hal itu dinilai justru akan semakin membebani masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari sistem jaminan kesehatan.
“Nanti kalau ujung-ujungnya defisit makin besar justru rakyat akan dibuat sengsara karena iurannya akan naik,” tegas Nurhadi.
Selain dampak finansial, Nurhadi juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat benar-benar memahami manfaat pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Ia menyarankan agar program itu lebih melibatkan pemerintah desa hingga tingkat RT dan RW, tidak sekadar melalui media sosial atau media elektronik.
“Dengan melibatkan unsur pemerintah desa, bisa langsung mengena dan setengahnya diwajibkan untuk masyarakat sehingga saya yakin program ini akan berhasil,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta saran dari sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan mengenai kesiapan menghadapi lonjakan pasien rujukan.
Menurutnya, tanpa strategi yang jelas, program pemeriksaan kesehatan gratis justru bisa menjadi tantangan bagi sistem kesehatan nasional, ditinjau dari sisi fasilitas maupun pembiayaan.
“Apakah ini juga ada antisipasi? Nanti kalau ujung-ujungnya defisit makin besar justru rakyat akan dibuat sengsara karena iurannya akan berujung naik. Ini sebenarnya yang ingin kami hindari,” ucap Nurhadi.
(Safa/*)
