Cek Kesehatan Gratis Perlu Ditopang Anggaran, Faskes, dan SDM Memadai
JAKARTA (4 Maret): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah.
Akar permasalahan utama terletak pada kesiapan anggaran, akuntabilitas sumber daya manusia (SDM), serta ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai.
“Kami dari Fraksi NasDem berterima kasih atas masukan yang sudah disampaikan, karena ini penting bagi kami untuk bisa menyampaikan permasalahannya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” ujar Irma saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu mengungkapkan, kesiapan anggaran menjadi faktor utama dalam keberhasilan program kesehatan. Selain itu, komitmen SDM baik di tingkat pusat maupun daerah juga perlu dipastikan agar program itu berjalan efektif.
“Akar permasalahannya menurut saya ada di anggaran, kesiapan anggaran. Kemudian yang kedua, akuntabilitas dari semua SDM dan komitmen SDM dari pusat dan daerah dalam menjalankan program ini,” tegasnya.
Irma juga menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk tenaga medis, dokter spesialis, dan subspesialis. Program pemeriksaan kesehatan gratis tidak akan berjalan optimal jika tenaga medis dan alat kesehatan tidak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rumah sakit.
“Kesiapan SDM itu berkaitan dengan dokternya ada atau tidak, spesialis ada tidak, subspesialisnya ada tidak? Kalau alatnya enggak ada, enggak jalan juga. Ini yang akan kami sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” paparnya.
Lalu, diperlukan juga ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan. Ia menekankan bahwa banyak obat yang belum tersedia di FKTP maupun rumah sakit, sehingga berdampak pada efektivitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
“Ini yang saya tangkap, kami akan sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti agar tantangan dalam screening kesehatan berjalan mulus,” ujarnya.
Irma memastikan Komisi IX DPR berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program itu dan memastikan bahwa pemerintah tidak meluncurkan program tanpa kesiapan regulasi dan anggaran yang memadai.
“Tanpa ketersediaan SDM yang cukup, tanpa obat-obatan yang cukup, tanpa alat kesehatan yang cukup, program ini enggak akan jalan. Ini yang akan kita sama-sama kawal,” tegasnya.
“Kami akan menyampaikan kepada pemerintah, jangan mengeluarkan program kalau regulasi belum selesai, anggarannya belum ada,” pungkasnya.
(Safa/*)
