Danantara Diharapkan Berkontribusi dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah
JAKARTA (6 Maret): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, berharap Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
“Saya berharap adanya badan khusus yang mengelola keuangan negara ini sebagiannya bisa membiayai infrastruktur di daerah, seperti jembatan dan jalan yang kondisinya memprihatinkan,” ujar Mori di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Kontribusi tersebut, menurutnya, akan menopang pertumbuhan ekonomi di daerah. “Ini dalam rangka menunjang perekonomian daerah dan nasional,” ungkap Mori.
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I (Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu, menyadari bahwa Danantara lebih diproyeksikan untuk investasi pada 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan hilirisasi.
Terutama, menciptakan nilai tambah pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, kilang minyak, hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Namun, ia menilai NTB masih memiliki ketergantungan fiskal pada pusat. Untuk itu, seiring dengan kebutuhan daerah yang penting, Danantara diharapkan berperan dalam pembangunan di NTB.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Presiden Prabowo membentuk badan Danantara ini. Namun demikian, perlu juga memperhitungkan kebutuhan daerah dari nilai yang diinvestasikan sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun itu,” paparnya.
Di sisi lain, dana yang dihimpun dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID juga dapat diberdayakan untuk membiayai infrastruktur di daerah yang sangat dibutuhkan.
Untuk itu, ia berharap NTB mendapat perhatian untuk membangun infrastruktur yang menopang perekonomian di daerah itu.
“Ini penting supaya daerah tersebut bisa tetap hidup. Tidak mungkin pembiayaan infrastruktur daerah bisa dibiayai semua oleh daerah sendiri melalui APBD, tapi juga harus ada campur tangan pemerintah pusat,” katanya.
(Safa/*)
