Subardi Tegaskan Perlu Reformasi Besar-besaran di Internal Pertamina
JAKARTA (11 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menilai sengkarut mega korupsi produk minyak menjadi momentum melakukan reformasi dan bersih-bersih di internal Pertamina.
Reformasi perlu dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran dan memenuhi tanggung jawab moral atas kasus yang menimpa Pertamina.
“Pertamina harus melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik memberikan kepercayaan,” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, kasus mega korupsi Pertamina sangat merugikan masyarakat. Bahkan, prakiraan total nilai kerugian negara mencapai Rp193 triliun per tahun.
“Munculnya kasus oplos pertamina yang disampaikan kejaksaan menjadi sangat luar biasa dan menyentuh rakyat di Bawah, karena kerugian negara. Kita hormati praduga tak bersalah, tapi masyarakat memberikan asumsi negatif. RP193 triliun setahun, kalau lima tahun hitung saja berapa kira-kira,” ungkap Subardi.
Menurutnya, kasus tersebut mengoyak kepercayaan publik terhadap Pertamina. Bahkan, permintaan maaf yang disampaikan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, tak mengubah keadaan di mata publik.
“Ini menyebabkan publik menjadi tidak percaya kepada Pertamina, kemudian langkah berikutnya yang dilakukan Pertamina, ada permintaan maaf dari Direktur Utama Pertamina, luar biasa. Tapi itu belum bisa mengobati, memulihkan kepercayaan,” tegasnya.
Subardi menilai, dampak yang mega korupsi yang kini diselidiki Kejaksaan Agung tersebut berpeluang mencoreng citra pemerintah di mata dunia.
“Kemudian krisis yang tengah melanda Pertamina ini yang mengakibatkan lunturnya kepercayaan publik terhadap Pertanina, tidak hanya berdampak pada Pertamina saja tapi juga pada kepercayaan dunia terhadap pemerintah Indonesia. Ini harus dijaga,” paparnya.
“Pertamina sebagai aset bangsa, aset negara. Oleh karena itu, bagaimana Pertamina dipulihkan? Bagaimana nama baik itu dipulihkan kembali?” lanjutnya.
Di sisi lain, Pertamina juga didesak untuk membuktikan secara jelas dan detail terkait kualitas minyak Pertamina yang menjadi sumber masalah kasus mega korupsi.
“Pertamina bagaimana membuktikan kualitas BBM yang diindikasikan oplosan itu. Buktikan dengan cara apapun, dengan cara akademis, dari proses pengolahan, sampaikan secara rigit bahwa Pertamax itu memenuhi standar sehingga bahasa oplosan itu ilang,” pungkasnya.
(Safa/*)
