Segera Atasi Asrama Haji di Banjarmasin yang Terbengkalai
JAKARTA (12 Maret): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Kementerian Agama mengambil tindakan untuk mengatasi kondisi asrama haji yang terbengkalai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Fasilitas bagi para calon jemaah haji di asrama haji Banjarmasin, tidak bisa digunakan dalam penyelenggaraan haji 2025.
“Kemarin waktu kunjungan ke Banjarmasin, kita mendapati fasilitas haji yang terbengkalai. Mohon penjelasannya karena ini penting sekali untuk persiapan haji tahun ini. Tapi ini tidak terlaksana dengan baik,” ungkap Sri Wulan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan) itu mengungkapkan, terbengkalainya asrama haji di Banjarmasin diduga akibat tidak dikelola dengan baik, bahkan ditinggalkan oleh petugas pelaksana.
“Kalau enggak salah ditinggal begitu saja oleh pelaksananya, sangat disayangkan. Masterplan-nya bagus, tapi akhirnya kita lihat tidak membanggakan, justru sangat mengecewakan,” ungkap Sri Wulan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kesiapan maskapai Lion Air dalam penyelenggaraan haji 2025, dipercaya memberangkatkan jemaah haji dari Banjarmasin. Dengan kapasitas pesawat yang lebih besar, yakni 420 jemaah dibandingkan maskapai sebelumnya yang hanya 360–390 jemaah.
Namun, muncul pertanyaan terkait selisih biaya sewa pesawat dan fasilitas yang akan diberikan kepada jemaah.
“Kalau dalam hitungan sewa pesawat, ini jatuhnya lebih mahal. Fasilitas tambahan apa yang akan diberikan? Apakah selisih itu akan dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk layanan lain?” paparnya.
Untuk itu, ia meminta Kementerian Agama untuk memberikan penjelasan terkait kondisi fasilitas asrama haji yang terbengkalai serta transparansi biaya penerbangan haji 2025.
Seiring waktu berjalan, kata dia, diperlukan kejelasan agar sejumlah hal krusial terkait pelayanan jemaah haji dapat optimal.
“Coba kita minta penjelasan dari Kementerian Agama secara hitungan. Misalkan di dalam sewa pesawat ini jatuhnya lebih mahal, fasilitasnya apa, karena kita tahu selisihnya,” pungkasnya.
(Safa/*)
