Penurunan IHSG Butuh Respons Cepat dan Terukur dari Semua Pihak Terkait

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (9 April): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Thoriq Majiddanor, menegaskan pentingnya respons cepat dan terukur dari seluruh otoritas terkait upaya menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor.

“Penurunan IHSG yang signifikan mencerminkan dinamika pasar yang kompleks dan tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung,” ujar Thoriq, Rabu (9/4/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan) itu mengungkapkan, merujuk pada perdagangan 8 April 2025, di mana IHSG anjlok 9,19% atau 598,55 poin ke level 5.912,06, sehingga memicu trading halt selama 30 menit.

Thoriq Majiddanor yang akrab disapa Jiddan, menilai gejolak pasar saham kali ini bukan semata disebabkan oleh sentimen domestic tetapi lebih karena kombinasi faktor eksternal dan internal.

“Kebijakan tarif impor 32 persen dari AS terhadap produk Indonesia memberi tekanan besar. Di sisi lain, defisit APBN sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari PDB masih berada dalam batas aman,” ungkap Jiddan.

Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat, penyesuaian kebijakan ekspor CPO, hingga intervensi agresif oleh Bank Indonesia di pasar valuta asing.

“Penurunan IHSG tentu dapat menggoyahkan kepercayaan investor dan memicu arus keluar modal. Namun, secara fundamental, sistem keuangan kita masih kuat. Cadangan devisa per Maret di atas US$135 miliar, dan CAR perbankan di atas 24 persen,” katanya.

Ia menambahkan, rupiah yang terdepresiasi ke level Rp16.850 per dolar AS perlu segera distabilkan dengan sinergi kebijakan moneter dan fiskal.

Terkait langkah-langkah konkret, Jiddan menegaskan bahwa Komisi XI DPR telah dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, OJK, dan BEI.

“Kami mendukung trading halt otomatis dan relaksasi batasan auto-rejection. Kami juga mendorong OJK memperluas literasi keuangan dan memperkuat perlindungan investor,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan komunikasi kebijakan kepada publik sangat penting untuk mencegah kepanikan pasar.

“Komunikasi yang jelas dari otoritas bisa mencegah sentimen negatif yang berlebihan. Ini saatnya semua pihak bersatu menjaga stabilitas dan menarik kembali kepercayaan investor,” tegasnya.

Jiddan menegaskan, komitmen DPR dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

“Kami akan terus mengawal langkah otoritas agar tetap efektif, akuntabel, dan selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” paparnya.

(Safa/*)